DPR dorong transformasi ASN di era digital

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ahmad Doli Kurnia, menegaskan pentingnya menyesuaikan arah kebijakan aparatur sipil negara (ASN) dengan perkembangan digitalisasi dan otomatisasi di lingkungan pemerintahan. Menurutnya, perubahan teknologi telah membawa dampak signifikan terhadap pola kerja birokrasi, sehingga memerlukan adaptasi menyeluruh, termasuk dalam penataan kebutuhan pegawai.

“Digitalisasi pemerintahan mengarah pada efisiensi dan efektivitas kerja. Oleh karena itu, kebutuhan ASN ke depan akan lebih spesifik, dan mungkin tidak sebesar saat ini,” ujarnya, belum lama ini.

Doli menjelaskan era transformasi digital menuntut ASN memiliki kompetensi baru yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Keterampilan teknis, kemampuan adaptasi terhadap teknologi informasi, serta penguasaan sistem digital menjadi hal penting dalam menjalankan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel.

Menanggapi berbagai wacana kebijakan terkait ASN, termasuk usulan perpanjangan usia pensiun, Doli menekankan perlunya pendekatan berbasis kajian mendalam. Menurutnya, setiap keputusan strategis harus melalui evaluasi akademik, data empiris, serta pertimbangan jangka panjang agar tetap relevan dengan kondisi riil dan kebutuhan masa depan.

“Usulan ini tentu patut dipertimbangkan, tetapi harus disertai kajian menyeluruh agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat, adil, dan berkelanjutan,” tegas Doli.

Ia juga menambahkan DPR berkomitmen menjaga keseimbangan antara keberlanjutan birokrasi dan efisiensi pelayanan publik. Kebijakan mengenai ASN, menurutnya, harus mengarah pada penguatan tata kelola pemerintahan sekaligus memberikan ruang bagi generasi baru untuk berkontribusi dalam pelayanan negara.