DPR dukung ASN untuk guru lulus passing grade

Komisi X DPR RI memberikan perhatian serius terhadap nasib para guru, khususnya mereka yang telah lulus passing grade (P1) dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) namun belum mendapatkan kejelasan penempatan hingga saat ini.

Anggota Komisi X DPR RI, Juliyatmono, menyampaikan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi seluruh masukan dari para pemangku kepentingan, termasuk organisasi guru dan perwakilan guru honorer. Ia menegaskan bahwa Fraksi Partai Golkar mendorong agar persoalan ini segera diselesaikan secara menyeluruh dan tuntas.

“Persoalan guru lulus passing grade ini harus diinventarisasi ulang dan diperjuangkan bersama. Di Jawa Tengah saja ada sekitar 1.400 guru swasta yang telah lulus sejak 2021, tapi belum ada keputusan soal penempatan. Ini harus jadi perhatian bersama agar tidak ada harapan yang terabaikan,” ujar Juliyatmono dalam rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen, Senin (14/7).

Ia juga menyatakan dukungan agar status P3K dapat ditingkatkan menjadi ASN PNS, mengingat hal serupa pernah dilakukan di masa pemerintahan sebelumnya. Menurutnya, memuliakan guru adalah investasi jangka panjang bangsa yang tidak akan merugikan negara.

“Kita perlu rumuskan pendekatan baru antara PGRI dan perguruan tinggi agar formasi guru ke depan benar-benar disesuaikan kebutuhan, supaya tidak ada ledakan jumlah yang tidak tertampung,” tambahnya.

Lebih lanjut, Juliyatmono menyoroti pentingnya meningkatkan kesejahteraan guru agar profesi ini kembali diminati dan dihargai secara layak. Ia bahkan mengusulkan agar Tunjangan Guru Profesional (TGP) idealnya mencapai Rp25 juta sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi mereka dalam mendidik generasi bangsa.

“Kalau profesi guru setara dengan dokter dalam hal seleksi dan kesejahteraan, maka kita tidak akan kekurangan tenaga pendidik berkualitas. Guru punya peran besar membentuk nilai-nilai sosial bangsa, dan itu harus diakui secara nyata,” tegasnya.

Ia berharap seluruh perjuangan organisasi guru seperti PGRI dan IPN terus dilanjutkan, termasuk dalam proses revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Pasal demi pasal, menurutnya, perlu diperhatikan agar berpihak kepada guru dan kemajuan pendidikan Indonesia.

Juliyatmono juga mengapresiasi perhatian Presiden Joko Widodo terhadap dunia pendidikan, dan berharap agar perhatian tersebut tidak berhenti di tengah jalan.

“Guru-guru ini adalah penentu masa depan bangsa. Kita harus pastikan perjuangan mereka dihargai, dan nasib mereka tidak digantung terlalu lama,” jelasnya.