Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka kemungkinan bakal berkantor di Papua. Wacana itu diungkap Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra saat memberikan sambutan pada acara peluncuran Laporan Tahunan Komnas HAM 2024 di Jakarta, Selasa (8/7).
Menurut Yusril, Gibran mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk menangani sejumlah persoalan di Papua. Tak hanya mengurus pembangunan fisik di Papua, putra sulung Jokowi itu juga akan mengurus permasalahan HAM.
"Bahkan, mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah-masalah ini. Ini bagian dari concern (perhatian) pemerintah dalam menangani Papua," ujar Yusril.
Yusril mengklaim penugasan khusus terhadap Gibran sebagai bentuk keseriusan pemerintahan Prabowo dalam menuntaskan berbagai persoalan yang melanda Papua.
"Beberapa hari terakhir ini, (pemerintah) sedang diskusi untuk memberikan penugasan khusus dari Presiden ke Wakil Presiden untuk percepatan pembangunan Papua," tuturnya.
Yusril juga sempat menyinggung keputusan Prabowo menunjuk Menteri HAM Natalius Pigai. Menurut dia, langkah itu tepat lantaran Pigai merupakan salah tokoh Papua di pentas nasional dan lama menjadi aktivis HAM.
Wacana mengirimkan Gibran ke Papua langsung mendapat respons dari warganet. Di akun Instagram pribadinya, pegiat media sosial Denny Siregar, misalnya, turut "mengapresiasi" rencana itu.
"Selamat ya, Gibran.. Mungkin jika dirimu di sana, Papua lebih damai. Bismillah, Komisaris kayak bang ade," tulis Denny di akun @dennysiregar
Ade yang dimakud Denny ialah Ade Armando, politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI). PSI saat ini masih dipimpin Kaesang Pangarep, adik Gibran. Ade dikenal sebagai salah satu loyalis Jokowi.
Belum lama ini, Ade diangkat menjadi Komisaris PT PLN Nusantara Power, salah satu anak perusahaan PLN. Pengangkatan Ade sebagai komisaris BUMN itu disebut-sebut merupakan balasan atas jasa Ade "membela" kepentingan Jokowi.
Ada pula warganet yang menyebut rencana pemindahan Gibran tepat supaya putra Jokowi itu benar-benar bekerja. "Bener banget dari pada nga ada guna di Jakarta mending kirim ke Papua," kata pemilik akun @andy********** mengomentari salah satu artikel terkait wacana kantor Gibran di Papua.
Tinggalkan kawasan aglomerasi?
Gibran sebenarnya punya wewenang untuk mengurusi persoalan-persoalan di Jakarta dan kota-kota sekitarnya. Sesuai bunyi UU Nomor 151 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ), Wapres ditetapkan sebagai Ketua Dewan Aglomerasi Jakarta.
Selain Jakarta, yang termasuk kawasan aglomerasi ialah Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Depok, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Cianjur.
Dibikin di era Jokowi, UU DKJ menegaskan wewenang Ketua Dewan Aglomerasi Jakarta spesifik untuk wapres, bukan bagian dari penugasan presiden. Di kawasan itu, Gibran ditugasi mengkoordinasikan pembangunan, termasuk di soal infrastruktur, sumber daya manusia, perencanaan tata ruang, dan lingkungan.
Namun demikian, hingga kini belum ada keputusan presiden (keppres) yang dikeluarkan untuk menegaskan posisi Gibran sebagai Ketua Dewan Aglomerasi. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berpendapat Gibran bisa batal jadi penguasa Aglomerasi jika Prabowo tak mengeluarkan keppres sebagai aturan turunan UU DKJ.
