Runtuhnya gedung di Bangkok: Identitas 33 korban dikonfirmasi

Lembaga Ilmu Forensik Pusat Kepolisian Kerajaan Thailand pada tanggal 17 April mengumumkan bahwa 33 korban runtuhnya gedung Kantor Auditor Negara telah teridentifikasi secara positif.

Dari jumlah tersebut, 22 adalah warga negara Thailand, 10 dari Myanmar, dan satu orang dari Kamboja.

Gedung 30 lantai yang sedang dibangun di distrik Chatuchak, Bangkok runtuh pada tanggal 28 Maret karena dampak gempa berkekuatan 8,2 skala Richter yang melanda dekat Mandalay, Myanmar, menjebak lebih dari seratus pekerja di dalamnya.

Pemerintah Kota Bangkok melaporkan total 103 korban dalam insiden tersebut. Dari jumlah tersebut, 44 orang dipastikan meninggal, sembilan orang luka-luka, dan 50 orang masih hilang.

Mayor Jenderal Polisi Wathee Assawutmangkul, komandan lembaga dan juru bicara Divisi Forensik Kepolisian, mengatakan identitas yang telah dikonfirmasi akan digunakan untuk mengembalikan jenazah kepada keluarga untuk upacara keagamaan dan pemakaman.

Ia menjelaskan bahwa tim forensik telah menerima 41 jenazah atau bagian tubuh, bersama dengan 96 jenazah manusia tambahan. Sampel DNA dari 97 kerabat orang hilang juga telah dikumpulkan untuk perbandingan. Metode identifikasi meliputi sidik jari, catatan gigi, pengujian DNA, dan karakteristik fisik.

Ia menambahkan bahwa meskipun identifikasi awal dapat diselesaikan dan dirilis setiap hari, pembusukan dan fragmentasi beberapa jenazah telah menyebabkan proses verifikasi memakan waktu lebih lama. Dalam beberapa kasus, ekstraksi DNA dari tulang diperlukan dan mungkin memerlukan waktu tambahan satu hingga dua hari.

Bagi pekerja migran, khususnya dari Myanmar, yang keluarganya mungkin tidak dapat bepergian ke Thailand, Divisi Forensik bekerja sama dengan Kedutaan Besar Myanmar untuk mengumpulkan sampel DNA dari kerabat di negara asal mereka untuk verifikasi di masa mendatang.

“Tim forensik menegaskan kembali komitmennya untuk segera menyelesaikan identifikasi guna mendukung investigasi yang sedang berlangsung dan untuk memastikan bahwa keluarga dapat melakukan ritual keagamaan tanpa penundaan yang tidak perlu,” kata Mayjen Wathee.