Partai Bhumjaithai yang dipimpin Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul meraih kemenangan telak dalam pemilihan umum Thailand pada Minggu (8/2). Hasil ini membuka peluang terbentuknya koalisi yang lebih stabil setelah periode ketidakstabilan politik berkepanjangan di Thailand.
Pemilu cepat ini digelar pada pertengahan Desember di tengah konflik perbatasan Thailand dengan Kamboja. Sejumlah analis menilai langkah tersebut merupakan strategi politik Anutin untuk memanfaatkan meningkatnya sentimen nasionalisme.
Langkah itu terbukti berhasil. Setelah mengambil alih jabatan perdana menteri menyusul tergulingnya Paetongtarn Shinawatra dari Partai Pheu Thai akibat krisis Kamboja, Anutin membubarkan parlemen kurang dari 100 hari kemudian dan membawa partainya menuju kemenangan.
“Kemenangan Bhumjaithai hari ini adalah kemenangan bagi seluruh rakyat Thailand, baik Anda memilih Partai Bhumjaithai maupun tidak. Kami harus melakukan yang terbaik untuk melayani rakyat Thailand semaksimal kemampuan kami," kata Anutin dalam konferensi pers dilansir dari CNBC, Selasa (10/2).
Dengan hampir 95% tempat pemungutan suara melaporkan hasil, data awal komisi pemilihan menunjukkan Bhumjaithai meraih sekitar 192 kursi, jauh di atas Partai Rakyat (People’s Party) yang memperoleh 117 kursi dan Pheu Thai dengan 74 kursi. Sedangkan partai-partai lain secara gabungan meraih 117 kursi dari total 500 kursi parlemen.
Saat membubarkan parlemen pada Desember, Anutin menyebut konflik internal antarpartai membuat pemerintahan minoritas sulit berjalan efektif.
Analis politik dari Thailand Future, Napon Jatusripitak, menilai hasil pemilu menempatkan Bhumjaithai pada posisi kuat untuk menjalankan janji kampanye, termasuk subsidi konsumen serta penghentian kesepakatan maritim dengan Kamboja.
“Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, kita kemungkinan akan memiliki pemerintahan yang memiliki kekuatan efektif yang cukup untuk memerintah. Kita melihat apa yang saya gambarkan sebagai pernikahan kepentingan antara teknokrat, elite konservatif, dan politisi tradisional,” ujarnya.
Menurut para analis, faktor kunci keberhasilan Anutin dipengaruhi strategi merangkul politisi daerah pedesaan serta pendekatan nasionalisme yang menguat selama konflik perbatasan.
“Skala kemenangannya tidak terduga, mungkin menunjukkan bahwa lingkungan politik yang semakin nasionalistis serta kemampuannya mengonsolidasikan pemilih konservatif semuanya bekerja menguntungkannya,” kata analis independen Mathis Lohatepanont.
Pemimpin People’s Party, Natthaphong Rueangpanyawut, mengakui partainya kecil kemungkinan menang meski sebagian suara belum dihitung. Ia menegaskan partainya tidak akan bergabung dalam pemerintahan yang dipimpin Bhumjaithai.
“Jika Bhumjaithai bisa membentuk pemerintahan, maka kami harus menjadi oposisi,” ujarnya dalam konferensi pers.
Selama masa kampanye, People’s Party sempat unggul dalam sejumlah jajak pendapat dengan agenda perubahan struktural dan reformasi ekonomi. Namun survei pekan terakhir dari National Institute for Development Administration memproyeksikan kemenangan Bhumjaithai dengan 140–150 kursi, melampaui 125–135 kursi untuk People’s Party.
Natthaphong mengatakan bahwa ia tidak melihat pemilihan tersebut sebagai hasil dari kesalahan partainya, tetapi justru menyoroti bahwa lawan-lawannya tidak berpuas diri.
“Saya tidak menyalahkan faktor apa pun. Tanggung jawab kita sekarang adalah fokus pada akar rumput. Kita sudah melakukan banyak hal tetapi belum mampu menembus apa yang telah mereka capai. Itu belum cukup baik,” katanya.
Selain memilih parlemen, pemilih Thailand juga mengikuti referendum untuk menentukan apakah konstitusi baru perlu menggantikan piagam 2017 yang didukung militer dan dinilai memperkuat lembaga yang kurang demokratis, termasuk senat yang dipilih secara tidak langsung.
Penghitungan awal menunjukkan pemilih mendukung referendum tersebut dengan selisih hampir dua banding satu.
Thailand sendiri telah memiliki 20 konstitusi sejak berakhirnya monarki absolut pada 1932, sebagian besar perubahan terjadi setelah kudeta militer. Pemerintah dan parlemen baru nantinya dapat memulai proses amandemen yang masih memerlukan dua referendum tambahan sebelum konstitusi baru disahkan.
