Dari Afrika Selatan hingga Libya: Jejak negara-negara yang pernah denuklirisasi

Tekanan terhadap Iran untuk melakukan denuklirisasi oleh komunitas internasional—terutama Amerika Serikat dan negara-negara Barat—belakangan mengalami eskalasi signifikan hingga mengarah pada tekanan militer.

Amerika Serikat menilai program nuklir sipil yang dijalankan Iran berpotensi digunakan untuk mengembangkan senjata nuklir. Meski Teheran secara konsisten menegaskan bahwa program tersebut hanya bertujuan damai, sejumlah langkah teknis yang dilakukan Iran dinilai melanggar komitmen internasional dan meningkatkan risiko terhadap stabilitas serta keamanan global.

Dalam sejarah hubungan internasional dan rezim non-proliferasi, terdapat sejumlah negara yang tercatat telah sepenuhnya melakukan denuklirisasi—baik dengan membongkar program senjata nuklirnya secara sukarela maupun mengembalikan senjata nuklir yang diwarisi dari negara lain.

Berikut lima negara yang pernah melakukan denuklirisasi secara penuh, dikutip dari armscontrol.

Afrika Selatan
Satu-satunya negara yang secara mandiri mengembangkan senjata nuklir lalu secara sukarela membongkar seluruh persenjataannya. Proses ini rampung pada awal 1990-an, sebelum Afrika Selatan bergabung dengan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) sebagai negara non-nuklir.

Ukraina
Setelah runtuhnya Uni Soviet pada 1991, Ukraina mewarisi persenjataan nuklir terbesar ketiga di dunia. Seluruh hulu ledak nuklir kemudian diserahkan kepada Rusia untuk dibongkar, dan Ukraina resmi bergabung dengan NPT sebagai negara non-nuklir pada 1994.

Kazakhstan
Negara ini juga mewarisi persenjataan nuklir Soviet dalam jumlah besar. Kazakhstan menghapus seluruh arsenal nuklirnya pada 1995 dan berkomitmen menjadi negara non-nuklir.

Belarus
Mewarisi senjata nuklir pasca-bubarnya Uni Soviet, Belarus kemudian mengalihkan seluruh persenjataan nuklir tersebut ke Rusia sebagai bagian dari proses denuklirisasi.

Libya
Pada Desember 2003, Libya secara sukarela menghentikan program senjata nuklir rahasianya dan membuka akses penuh bagi inspektur internasional untuk mengambil serta memusnahkan komponen dan peralatan terkait.