Respons banjir susulan Pidie Jaya, Kasatgas PRR salurkan bantuan Rp400 juta dan kendaraan multifungsi

Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menyalurkan bantuan tunai Rp400 juta dan satu kendaraan multifungsi untuk mendukung penanganan banjir susulan di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh. 

Bantuan yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri dan Satgas PRR tersebut ditujukan untuk mempercepat pembersihan lingkungan dan membantu memenuhi kebutuhan mendesak warga.

Tito mengatakan bantuan tunai dialokasikan masing-masing Rp200 juta untuk Desa Alue Keutpang dan Desa Dayah Usen melalui kepala desa atau keuchik setempat.

“Yang jelas kita tidak akan meninggalkan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kita yang terkena dampak dari bencana November lalu ataupun yang bencana susulan, semua kita perhatikan,” ujar Tito saat berkunjung ke Pidie Jaya, Selasa (3/11/2026).

Kendaraan multifungsi yang disalurkan dapat digunakan untuk menyemprot lumpur, membersihkan lingkungan, dan memompa air. Satgas PRR juga menyerahkan sembilan pompa air, masing-masing tiga unit untuk Pidie Jaya, Bireuen, dan Aceh Utara, guna membantu penanganan genangan.

Pada kesempatan yang sama, Kementerian Sosial menyalurkan 1.500 paket sembako dan bantuan logistik darurat bagi warga terdampak.

Tito meminta pemerintah kabupaten dan desa mendata kebutuhan yang belum tertangani agar dukungan berikutnya dapat dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi dan pusat.

Tito mengatakan banjir susulan di sejumlah wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat perlu segera ditangani tanpa menghentikan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana November 2025. Untuk daerah yang kembali terdampak luas, ia mendorong penetapan status tanggap darurat.

“Kita sepakat bahwa untuk khusus daerah-daerah yang terkena bencana lagi dan berdampak cukup luas di masyarakat, banjir misalnya, maka tetapkan lagi situasi tanggap darurat,” ucap Tito.

Menurut Tito, penetapan status tanggap darurat dapat membantu pemerintah daerah dan kementerian/lembaga mempercepat penanganan kebutuhan mendesak. 

Pemerintah daerah dapat memanfaatkan belanja tidak terduga sesuai ketentuan, sementara program rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah berjalan tetap dilanjutkan.