Validasi data ditekankan dalam penanganan stunting

Penurunan angka stunting di berbagai daerah Indonesia dinilai sebagai kemajuan yang menggembirakan. Namun, Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ashabul Kahfi, mengingatkan pentingnya memastikan keakuratan data agar kebijakan intervensi tetap tepat sasaran.

Ashabul menyampaikan apresiasinya terhadap kerja sama lintas sektor yang telah mendorong turunnya angka stunting di sejumlah wilayah. Salah satu contohnya, di Surabaya, angka stunting turun dari 28,5% pada 2021 menjadi 1,6% pada 2025.

“Kita tentu bersyukur melihat penurunan signifikan ini. Namun, jangan langsung merasa cukup. Yang terpenting adalah memastikan validitas data yang digunakan,” ujarnya dalam kunjungan kerja dikutip Rabu (4/6).

Politisi dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menegaskan penanganan stunting tidak cukup hanya dengan memperkuat intervensi di bidang kesehatan, imunisasi, dan gizi. Validasi dan pemutakhiran data juga harus menjadi perhatian serius.

“Bisa jadi data awal kurang valid, baik dari sisi metode pengambilan sampel maupun cakupan wilayah. Itu yang harus kita evaluasi bersama,” jelasnya.

Ashabul mengungkapkan sejumlah daerah seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), Surabaya, dan Manado telah menggunakan metode pengukuran digital yang mengacu pada standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Hasilnya, data yang diperoleh dinilai lebih akurat dan representatif terhadap kondisi lapangan.

Ia mendorong agar pembaruan data dilakukan secara berkala dengan standar yang seragam di seluruh Indonesia. “Validasi data adalah bagian penting dari strategi nasional. Tanpa data yang benar, kebijakan bisa salah sasaran,” tegasnya.

Ashabul pun mengajak seluruh pemangku kepentingan di pusat dan daerah untuk terus bersinergi agar program percepatan penurunan stunting dapat berjalan efektif dan merata.