20 tahun pelaksanaan otonomi daerah, ini temuan CSIS

Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Indonesia Arya Fernandes mengatakan, selama 20 tahun diberlakukannya otonomi daerah, masing-masing pemerintah daerah (pemda) telah mengembangkan berbagai inovasi dan variasi kebijakan.

Pemda dinilai berhasil meningkatkan daya tanggap pelayanan publik dan perkembangan ekonomi makro di daerah masing-masing. "Itu ditujukkan, misalnya, dengan terjadinya kesejahteraan publik di tingkat lokal, angka kemiskinan berhasil diatasi dengan baik,” ujar Arya dalam webinar "Pencapaian dan Tantangan Otonomi Daerah: Faktor Kepemimpinan, Kelembagaan, dan Stabilitas Politik Lokal,"  Senin (13//2021).

Temuan ini berdasarkan hasil penelitian CSIS tentang otonomi daerah dan demokratisasi di lima kota di Indonesia, yaitu Kota Serang, Jogjakarta, Semarang, Denpasar dan Palembang.

Namun, di balik capaian-capaian baik tersebut terdapat sejumlah persoalan yang masih terjadi. Di antaranya, kasus korupsi dan tata kelola pemerintahan yang belum baik di sejumlah daerah.

Hal ini, lanjutnya, bisa dilihat dari data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang  menunjukkan tren meningkat, terutama kasus-kasus terkait korupsi politik yang melibatkan kepala daerah maupun anggota legislatif.

"Yang paling banyak disorot adalah kasus korupsi dan dan tata kelola pemerintahan yang masih buruk di sejumlah daerah," lanjutnya.

Jika dilihat lagi, sambungnya, sebagian besar kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah adalah kasus pengadaan barang/jasa serta suap.

“Ada beberapa masalah yang akan kita hadapi kedepannya, yaitu pandemi ini membuat proses tata kelola menjadi berubah, meningkatnya orang-orang yang tinggal di daerah urban, adanya ketimpangan berkorelasi dengan jumlah penduduk yang meningkat di daerah urban dan munculnya patronage decentralization yang sarat dengan korupsi dan gangster politik,” ujar Arya.

Ia kemudian merujuk pada data Bank Dunia yang mengukur kualitas tata kelola dalam 4 hal yaitu control of corruption, political stability, rule of law dan voice and accountability.

Berdasarkan aspek tersebut, lanjut Arya, ada tren perbaikan dari waktu ke waktu sejak masa desentralisasi. “Berdasarkan data dari bank dunia tersebut aspek yang paling baik adalah soal voice. Jadi mungkin Sejak tahun 2005 kita melaksanakan pilkada langsung yang dilakukan bertahap sampai nanti diadakan pilkada serempak pada tahun 2024 mendatang,” ucap Arya.