Anies bantah ingkar janji soal pilpres dengan Prabowo

Mantan gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, buka suara atas dirinya yang dinilai ingkar janji terhadap Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, perihal maju pencapresan. Janji tersebut, menurut Anies, saat dirinya masih menjabat sebagai Gubernur DKI.

Pada awal jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta, Anies mengaku sudah berjanji akan fokus dan merampungkan tugasnya sebagai gubernur dalam lima tahun. Sehingga, saat dia ditawari untuk mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden (wapres) mendampingi Prabowo di pemilihan presiden (Pilpres) 2019, dia menolak.

“Waktu mulai bekerja, bahwa saya akan fokus di Jakarta lima tahun. Dan sesudah Pilkada 2017 itu kan ada Pilpres 2019, jadi saya sampaikan, saya tidak akan tengok kanan kiri. Saya akan full lima tahun di Jakarta, karena itu saya tidak akan mengikuti pilpres,” tutur Anies dalam sesi wawancara di kanal Youtube Merry Riana, ditulis Sabtu (11/2).

Ia mengungkapkan, pertanyaan terkait pencapresan sudah muncul sejak dirinya masuk bursa calon gubernur DKI. 

“Jadi sesederhana itu saja. Saya janji akan tuntaskan lima tahun di Jakarta, setelah itu kan tidak tahu apa yang terjadi. Itu 2017 dan kita gak tahu 2022 seperti apa. Ya saya tidak tahu apakah nanti saya akan kembali mengajar, atau saya meneruskan di pemerintahan. Kalau terus di pemerintahan juga entah tetap di Jakarta atau tugas yang berbeda,” ucap Anies menambahkan.

Dia mengaku enggan diajukan menjadi cawapres di Pilpres 2019 mendampingi Prabowo karena sudah terlanjur menjadi gubernur DKI dan terikat kontrak janji dengan masyarakat kampung Akuarium, pedagang kaki lima, dan banyak lagi.

“Jadi ketika di tahun 2018 saya diajak untuk menjadi wakil pasangannya Pak Prabowo, saya sampaikan kepada beliau, ‘Pak Prabowo, terima kasih atas undangannya ini sebuah kehormatan tetapi saya punya komitmen untuk menyelesaikan di Jakarta selama 5 tahun’,” tutur Anies.

Anies berpendapat, jika dirinya hanya menjabat sebagai gubernur DKI selama setahun dan memilih pindah ke cawapres pada 2018, maka hal tersebut bisa mencederai kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi.