Apa makna pidato Prabowo bagi hubungan RI-Israel?

Pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat (AS) mendapat sorotan khusus dari sejumlah media Israel. Mayoritas media Israel memberitakan pidato Prabowo dan menanggapinya dengan tone positif. 

The Jerusalem Post, misalnya, mengutip pernyataan Prabowo yang menegaskan akan segera mengakui negara Israel jika Israel mengakui eksistensi Palestina. Media itu juga menyinggung fakta bahwa Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. 

Adapun Times of Israel memberitakan pernyataan Prabowo yang menegaskan hak negara Israel untuk hidup damai. ”Kita harus mengakui, menghormati, dan menjamin keselamatan dan keamanan negara Israel. Barulah perdamaian tercapai,” kata Prabowo.

Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan sikap Indonesia atas konflik antara Israel dan Palestina. Pemerintah RI, kata dia, mendukung solusi dua negara atau two state solution untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun itu. 

"Jika Israel mengakui kemerdekaan dan kenegaraan Palestina, Indonesia akan langsung mengakui negara Israel, dan kita akan menjamin keamanan Israel,” kata Prabowo di ruang sidang PBB, New York, AS, Senin (22/9) waktu setempat. 

Lebih jauh, Prabowo juga mengatakan Indonesia siap menerjunkan pasukan perdamaian untuk "menjaga" Gaza. "Kita harus mengakui Palestina sekarang. Kita harus menghentikan bencana kemanusiaan di Gaza," ujar Prabowo.

Indonesia tak punya hubungan diplomatik resmi dengan Israel. Namun, Indonesia punya relasi dagang dengan negara Zionis itu. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor produk Israel ke Indonesia mencapai US$29 juta atau sekitar Rp475 miliar pada periode Januari-April 2024. 

Selain yang dicatat BPS, aparat keamanan Indonesia juga dilaporkan mengimpor sejumlah alat penyadapan dari perusahaan-perusahaan Israel pada kurun waktu 2017-2023. Pembelian dilakukan lewat perusahaan "makelar" yang beroperasi di Singapura. 

Empat perusahaan Israel yang tercatat menjual teknologi penyadapan itu ke Indonesia, ialah NSO, Candiru, Wintego dan Intellexa. NSO ialah perusahaan yang memproduksi Pegasus, spyware yang dipakai untuk memata-matai Jamal Khashoggi, jurnalis Washington Post yang tewas dibunuh intelijen Arab Saudi di Instanbul, Turki, pada 2018.

Dalam sebuah analisis di The Conversation, pengajar ilmu politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Azifah Astrina berpendapat isi pidato Prabowo mencerminkan logika politik dua kaki kebijakan luar negeri Indonesia.

Azifah menyinggung keputusan Prabowo untuk tidak menyebut istilah genosida saat menyinggung Gaza. Prabowo juga mengungkapkan solusi dua negara dan menyatakan penderitaan warga sipil, tetapi tanpa mengecam langsung aksi militer Israel.

"Pernyataan bersyarat Prabowo mungkin juga dirancang untuk menjaga kredibilitas dengan koalisi negara yang lebih luas, yang bersimpati dengan perjuangan Palestina," ujar Azizah. 

Beroperasi pada dua tingkat

Teori diplomasi internasional mengemukakan bahwa para pemimpin nasional beroperasi pada dua tingkat secara bersamaan. Di tingkat domestik, mereka harus mendapatkan dukungan politik dari konstituen untuk melegitimasi dan melaksanakan komitmen kebijakan luar negeri apa pun.

Pada level internasional, Prabowo seakan memberi sinyal kepada aktor eksternal—terutama Amerika Serikat (AS), negara-negara Teluk, Uni Eropa, dan Israel sendiri—bahwa Indonesia mungkin terbuka untuk menyesuaikan posisinya terhadap Israel.

Di tingkat domestik, perhitungan politik Prabowo sangat berbeda. Opini publik Indonesia tetap mendukung kuat Palestina. Prabowo tidak akan mampu menawarkan pengakuan tanpa syarat terhadap Israel tanpa memicu reaksi politik.

"Dengan menyatakan secara publik bahwa Israel harus terlebih dahulu mengakui kedaulatan Palestina, ia secara efektif mempersempit ruang untuk salah tafsir, mengelola ekspektasi publik, dan mencoba memelihara basis politiknya," kata dia. 

Normalisasi hubungan? 

Selain perdagangan tidak resmi, relasi Indonesa-Isreal juga ditandai dengan upaya normalisasi hubungan diplomatik. Pada Maret 2024, Jewish Insider pernah memuat berita yang mengungkap adanya nota kesepahaman antara Israel dan Indonesia.

Pada April 2024, The Jerusalem Post juga memberitakan Indonesia akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel sebagai langkah pemenuhan aksesi Indonesia untuk OECD. Namun, hal itu dibantah Kementerian Luar Negeri dan Istana.

Pengamat geopolitik Timur Tengah dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Dina Sulaeman tak setuju Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Menurut dia, relasi bilateral dengan Israel tak menjamin Indonesia bisa menekan negara itu untuk berdamai dengan Palestina. 

Ia mencontohkan Turki, Yordania, dan Mesir yang kini membuka hubungan diplomatik dengan Israel. "Tapi kan enggak mampu juga untuk melakukan apa pun untuk menghentikan genosida itu. Jadi, upaya mengakui Israel, membuka hubungan diplomatik itu sama sekali tidak ada jaminan," kata Dina dalam diskusi di sebuah televisi swasta, belum lama ini. 

Dina juga pesimistis solusi dua negara yang kembali disinggung Prabowo di sidang PBB bakal bisa direalisasikan. Menurut dia, Israel tak ingin negara Palestina berdiri. "Tujuh puluh tujuh tahun (two state solution) itu enggak pernah dilaksanakan," kata dia.