Demokrasi Indonesia mengalami Kemunduran, kurang mengakomodasi perempuan

Demokrasi di Indonesia dinilai sedang mengalami kemunduran. Salah satu ciri kemunduran demokrasi di Indonesia adalah lebih fokus pada pembangunan daripada dampaknya terhadap lingkungan.

"Hari ini negara menganut ideologi neo developmentalisme yang diwarnai oleh pembangunan infrastruktur secara serampangan dan mengabaikan HAM serta menimbulkan kerusakan lingkungan," ujar Direktur Pusat Media dan Demokrasi LP3ES Wijayanto, Jumat (22/4). 

Hal itu terungkap dalam diskusi Kamis malam (21/4) bertajuk "LP3ES Perempuan Bicara Kemunduran Demokrasi". Salah satu indikator kemunduran demokrasi di Indonesia adalah sistem pemilu yang tidak sehat di Indonesia, kata Vijayanto. Padahal, pemilihan umum diadakan setiap lima tahun sekali. Namun, pekerjaan rumah tangga penyelenggara pemilu adalah kader perempuan yang paling sedikit terdaftar selama kampanye. 

“Prosedur ini tidak menjamin keadilan bagi perempuan untuk dipilih. Pemilu sebenarnya terkena virus politik uang, sehingga yang terpilih pada akhirnya adalah yang punya banyak uang,” jelasnya.

Apalagi, kata dia, oligarki kerap membeli suara untuk meraih kemenangan. Selain itu, biaya politik di Indonesia terlebih sangat mahal dibanding negara di Asia lainnya.

"Ini akan berpengaruh pada kasus korupsi di Indonesia. Black hole-nya di sini," katanya.

Wijayanto mengatakan, hadirnya politisi perempuan diharapkan dapat membuat kebijakan yang mewakili suara-suara perempuan Indonesia.

"Hadirnya politisi perempuan diharapkan membuat kebijakan yang mengacu pada caring sebagai karakter perempuan bukan eksploitasi," ujarnya.