Diabaikan Istana, Demokrat: Rupanya Mensesneg anggap Moeldoko internal partai

Partai Demokrat angkat bicara terkait pernyataan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno, yang takkan membalas surat ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), ihwal dugaan gerakan kudeta pada kepengurusan "partai bintang mercy".

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Demokrat, Renanda Bachtar, menilai, pernyataan Pratikno menganggap Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, sebagai pihak internal Demokrat.

"Rupanya Mensetneg menganggap Pak Moeldoko itu anggota atau bagian dari Partai Demokrat sehingga mengategorisasikan Pak Moeldoko sebagai bagian dari internal Partai Demokrat bukan internal Istana," ujar Renanda kepada Alinea.id, Jumat (5/2).

Terlepas dari itu, Renanda berkata, pihaknya sejak awal berharap presiden agar berkenan merespons surat AHY guna menerangkan persoalan dan menjawab dugaan keterlibatan Moeldoko selaku anak buahnya yang diduga terlibat gerakan pendongkelan.

"Namun, kita tetap menghargai keputusan presiden yang rupanya tak ingin menjawab surat Ketum AHY," terang Renanda.

"Yang terpenting kami sudah sampaikan kepada beliau hal-hal yang menurut kami sangat perlu diketahui presiden karena menyangkut bawahan yang menyebut-nyebut namanya dan beberapa pejabat negara dalam urusan ini," imbuhnya.

Istana sebelumnya memastikan takkan menjawab surat AHY tentang dugaan kudeta Demokrat oleh Moeldoko.

"Kami sudah menerima surat dari Pak AHY yang ditujukan kepada Bapak Presiden, diantar langasung oleh Sekjen Partai Demokrat. Jadi, kami sudah menerima surat itu dan kami rasa tidak perlu menjawab surat tesebut," ujar Pratikno via YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (4/2).

Alasannya, lanjut Pratikno, karena menyangkut dinamika internal partai. "Semuanya sudah diatur di dalam AD/ART (Demokrat)."

Nama Moeldoko santer disebut sebagai aktor yang diduga di balik kudeta kepengurusan Partai Demokrat di bawah Agus Harimurti Yudhoyono. Moeldoko disebut pernah melangsungkan pertemuan dengan sejumlah kader aktif dari DPC hingga DPP dan bekas anggota partai.

Bahkan, pertemuan tersebut diduga terencana dan terstruktur, seperti ada yang membiayai transportasi ke Jakarta, penginapan, dan konsumsi bagi anggota DPC Demokrat dari daerah.