Politik / Nusantara

Dilema Pilpres ulangan, hanya ada dua pilihan

Potensi golput menyeruak setelah Joko Widodo mengumumkan cawapresnya beberapa waktu lalu. Pilpres 2019 pun dipandang hanya ulangan.

Dilema Pilpres ulangan, hanya ada dua pilihan Pertemuan Joko Widodo dan Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, akhir Oktober 2016 lalu. /Antara Foto

Akhir Agustus 2018 lalu, di dalam auditorium Goethehaus Institute, Jakarta, puluhan pekerja media dan aktivis berkumpul. Mereka melakukan penggalangan dana untuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, dengan mengadakan acara musik dan lelang. Acara di auditorium saat itu diisi oleh beberapa musisi, salah satunya Iksan Skuter.

Iksan melantunkan lagu “Partai Anjing”, yang membuat suasana auditorium gemuruh. Penonton ikut bernyanyi bersama. “Partai Anjing” berisi lirik sindiran terhadap perilaku korup politisi. Meski begitu, Iksan masih tak kehilangan harapan pada politik. Dia tak mau menjadi golput pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 nanti.

“Saya masih mau nyoblos, saya mau tetap taat undang-undang,” kata musisi asal Kota Malang tersebut kepada Alinea.id, saat ditemui usai manggung.

“Minimal suatu hari ditanya sama malaikat, aku jadi warga negara yang baik. Aku tetap bayar pajak, aku tetap melakukan hal yang layak, normatif dilakukan. Di konteks aku menjadi warga negara, aku akan menjadi warga negara yang baik,” ujar Iksan.

Iksan memang menetapkan posisi politiknya untuk memilih. Namun, baginya tahun ini merupakan tahun yang paling berengsek. Dia tak senang pada kondisi politik kekinian.

“Apalagi kita dihadapkan hanya pada dua pilihan, ulangan lagi. Pertanyaannya sama, jawabannya sama, tokohnya sama. Kita bilang a salah, bilang b salah, makanya aku bikin lagu yang judulnya ‘Bingung’,” kata musisi yang telah menelurkan enam album tersebut.

Bagi Iksan, Pemilu hanyalah perayaan amnesia lima tahunan. “Lima tahun kemarin ngapain? Terus lima tahun selanjutnya lupa lagi,” kata dia.

Kondisi politik seperti ini, menurut Iksan mengerikan. Tidak ada dampak apa-apa, kecuali kemiskinan yang makin parah, budaya sakit yang makin masif, tak ada diskusi-diskusi.

“Payah lah!”

Bimbang pada dua pilihan

Selain Iksan, Noval Auliady dari Queer Language Club Jakarta yang ditemui Alinea.id di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, mengatakan hal serupa. Dia kecewa, hanya ada dua pilihan untuk Pilpres 2019 nanti.

“Aku sangat kesal sebenarnya, kenapa kita hanya dikasih dua pilihan itu,” kata mahasiswa Sosiologi Universitas Negeri Jakarta ini.

Lantaran kecewa yang sudah meradang, Noval pun memilih untuk tidak memilih pada Pemilu 2019 mendatang. Sedangkan Co-Director Hollaback Indonesia, Anindya Restuviani masih bimbang dengan pilihannya. Kebimbangannya itu dipicu oleh pilihan calon presiden pertahana Joko Widodo terhadap sosok yang kelak akan mendampinginya.

“Sekarang, gue jujur kecewa banget waktu Jokowi ngumumin wakilnya dia. Ma’ruf Amin sendiri dia mendukung hukum penistaan agama, anti-LGBT,” kata perempuan yang akrab disapa Vivi itu.

Dia sendiri belum yakin, apakah memilih atau tidak. Sebab, dia pun tak mau Prabowo Subianto, yang dianggapnya penjahat hak asasi manusia menjadi presiden.

Deklarasi dua pasangan calon presiden dan wakil presiden beberapa waktu lalu memang menimbulkan sejumlah kekecewaan. Pilpres 2019 tak ubahnya pertandingan ulang antara Jokowi dan Prabowo, seperti Pilpres 2014 lalu. Keterbatasan pilihan itu membuat wacara golput kembali menghiasi perbincangan di ruang publik. Apalagi Jokowi akhirnya memilih Ma’ruf Amin, yang memilik rekam jejak tak baik untuk kaum minoritas dan toleransi di negeri ini.

Istilah golput—atau panjangnya golongan putih—mulai ada menjelang Pemilu 1971. Saat itu, aktivis Arief Budiman atau Soe Hok Djin merupakan tokoh yang paling vokal mengkampanyekan gerakan datang ke tempat pemungutan suara, dengan mencoblos bagian putih yang ada di sekitar simbol-simbol partai politik yang ikut serta. Hasilnya suara pemilih jadi tidak sah dan tak dihitung. Arief dan koleganya ketika itu kecewa dengan penyelenggaraan Pemilu pertama, saat Orde Baru mulai berkuasa.

Pegiat HAM, Lilik Hastuti Setyowaningsih memiliki pandangan lain mengenai golput. Menurutnya, pemaknaan golput sendiri harus tepat. Sebab, ternyata orang memaknainya secara lentur.

“Harus dilihat secara akar sejarah ataupun filosofisnya kalau golput sebagai pilihan-pilihan ideologis, dengan alasan-alasan yang rasional. Sementara apatisme tidak mau memilih, itu suatu hal yang sangat berbeda,” kata Lilik ketika ditemui Alinea.id beberapa waktu lalu.

Menurut Lilik, orang yang golput tak bisa disamakan dengan orang yang tak datang ke tempat pemungutan suara. Golput, kata Lilik, merupakan orang yang sadar secara tindakan, dan orang yang juga melakukan mobilisasi. Lantas, dia secara riil datang ke kotak suara untuk melakukan tindakan-tindakan merusak surat suara.

Lebih pilih golput

Maria Catarina Sumarsih, ibu salah seorang korban tragedi Semanggi I Benardinus Realino Norma Irawan, tegas menyatakan dirinya akan golput pada Pilpres 2019 mendatang. Baginya, golput merupakan pendidikan politik pada para penguasa, seperti aksi Kamisan yang tiap minggu rutin dilakukannya di depan Istana Merdeka, Jakarta. Sumarsih ingin membawa “golput cerdas.”

“Menghadapi pemilu 2019 ini, yang kami harapkan adalah golput cerdas, golput yang tidak mudah ditipu oleh para penguasa yang selalu mengutamakan kekuasaannya, bukan lagi kesejahteraan bagi rakyat,” kata Sumarsih.

Bagi Sumarsih, dari edisi ke edisi, hasil Pemilu tak pernah menguntungkan rakyat. Hasilnya hanya mengantarkan penguasa menjadi pelindung pelanggar HAM dan menghasilkan koruptor. Sumarsih memilih menyingkir dari hiruk-pikuk Pemilu, namun dia tetap “mencoblos” agar suaranya tak disalahgunakan.

“Lebih baik kita coping, coblos di pinggir, sehingga golput ini setidaknya memberikan peringatan bagi para penguasa ke depan agar mereka setelah menjadi penguasa, setelah duduk dalam kekuasaan, benar-benar memikirkan masa depan rakyat,” kata dia.

Dibandingkan dengan Pemilu 2014 lalu, Sumarsih mengakui kali ini sikapnya berbeda. Saat itu, dia datang ke TPS, memilih Jokowi. Alasannya, program pasangan Jokowi-JK ketika itu jelas.

“Visi-misi program aksi Jokowi-JK di sana ada tercatat permasalahan rakyat yang akan diselesaikan Jokowi, salah satunya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat,” ujar Sumarsih.

Namun, setelah empat tahun berjalan, janji itu ibarat air yang menguap di udara. Tak kunjung terealisasi. Kekecewaan Sumarsih makin membucah, saat Jokowi mengangkat Wiranto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada Juli 2016 lalu. Wiranto sendiri diduga terlibat sebagai pelaku pelanggar HAM kala dia menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata (Menhankam/Pangab) pada 1998 silam.

“Bagaimana kami harus memilih Pak Jokowi? Apakah kami masih punya harapan kalau misalnya ada Nawacita jilid II? Rasa-rasanya kok sulit, lebih baik kami golput cerdas daripada kami ditipu lagi, ditipu lagi,” kata Sumarsih.

Tertindas, tapi tetap memilih

Jemaah Ahmadiyah Indonesia merupakan salah satu kelompok minoritas yang kerap mendapat persekusi. Namun, mereka tak menganggap Pemilu 2019 nanti sebagai ancaman. Juru bicara Jemaah Ahmadiyah Indonesia Yendra Budiman mengatakan, mereka akan tetap memilih. Yendra menuturkan, pemeluk agama tak boleh makar dengan melakukan golput.

“Dalam ajaran Islam, pemeluk agamanya tidak boleh makar dan kudeta. Seluruh muslim harus setia kepada pemerintah yang sah selama bisa melakukan ibadah. Jadi, orang Islam tidak boleh melanggar itu,” kata Yendra, sewaktu dihubungi melalui sambungan telepon beberapa waktu lalu.

Yendra memastikan, jemaah Ahmadiyah tak akan ada yang golput. Siapapun pemimpinnya nanti, mereka akan setia kepada pemerintah.

“Mungkin pilihan yang ada bukan yang paling baik, tapi kita harus menjatuhkan pilihan yang terbaik di antara yang ada,” ujar Yendra.

Ahmadiyah, menurut Yendra, tak akan terpengaruh pilihan capres dan cawapres yang ada. Barangkali, Ma’ruf Amin adalah yang paling disoroti, bila membicarakan golongan minoritas. Ma’ruf Amin, yang akan mendampingi Jokowi, punya rekam jejak tak menyenangkan terhadap Ahmadiyah.

Pada 2017, ketika Ma’ruf menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), dia mengatakan penyegelan masjid Ahmadiyah tidak melanggar HAM. Jauh sebelum itu, Ahmadiyah juga mengalami gesekan dengan Ma’ruf pada 2005. Saat itu MUI mengeluarkan fatwa sesat untuk jemaah Ahmadiyah. Saat itu, Ma’ruf menjabat sebagai ketua komisi fatwa MUI.

“Kami sadar pak Ma’ruf dengan fatwa dan pernyataannya dulu terhadap Ahmadiyah sangat merugikan kami. Namun, kami tidak pernah melihat kacamata kepentingan organisasi, tetapi melihat kepentingan negara,” kata Yendra.

Sikap Ma’ruf tak membuat jemaah Ahmadiyah antipati. Yendra mencontohkan, ketika Ma’ruf sakit dan dirawat, sejumlah jemaah Ahmadiyah datang dan mendoakan.

“Jadi secara pribadi kami tetap hormat dan mendoakan. Adapun keputusan yang tidak sejalan dengan kami, adalah otoritas, tidak selalu kami harus sependapat dengan beliau,” ujarnya.

Menurut Yendra, pekerjaan rumah yang besar telah menanti presiden baru, salah satunya penegakan hukum. Saat ini, menurut Yendra, masih banyak warga negara yang tidak bisa beribadah, karena stigma tertentu.

“Sayangnya ini juga dimotori pemerintah. Padahal harusnya pemerintah menjadi pelindung bagi warga negara, penjamin rakyatnya bisa hidup dan beribadah dengan tenteram,” katanya.

Ramai dukungan pada Joko Widodo dan Prabowo Subianto untuk Pilpres 2019./ Antarafoto.

Sarankan tidak golput

Sejak kejatuhan Soeharto, Lilik sering pergi ke TPS untuk mencoblos. Dia mengatakan, tak pernah golput sejak Pemilu 1999.

“Saya selalu nyoblos karena sadar setiap keputusan-keputusan politik yang kita ambil itu jelas akan sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak bisa menafikan itu,” katanya.

Sementara penulis Martin Suryajaya mengatakan, bila memilih golput, suara mereka tak dihitung dalam pemerintahan atau dalam sistem yang ada di Indonesia. Artinya, kata penulis buku Sejarah Estetika ini, hal tersebut menyia-nyiakan tenaga kita.

“(Golput) itu tidak memiliki dampak apa-apa terhadap sistem yang berlaku. Posisi kita dalam memilih golput pun bermasalah,” kata alumni Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara tersebut.

Martin menambahkan, jika golput itu kembali dimaknai sebagai kampanye delegitimasi, lantas delegitimasi terhadap apa. Sebab, menurutnya, kalau sekarang mau memperjuangkan agenda politik, bisa diambil dalam kerangka yang ada saat ini.

Lilik sendiri mengatakan, masyarakat telah salah paham melihat fenomena golput saat ini. Menurutnya, kekecewaan pada kontestan itulah yang sering sekali mendasari kasak-kusuk golput.

”Saya pikir, ini yang sangat berbeda dengan golput yang dulu disuarakan tahun 1971. Jadi tak serta-merta orang yang apatis atau tidak memilih itu dikatakan golput,” katanya.“Tanpa ada mobilisasi, tanpa ada kampanye, apa itu golput? Kupikir tidak akan memberikan perubahan juga sih.”


Berita Terkait