logo alinea.id logo alinea.id

Disebut cocok jadi menteri, Tsamara mengaku tahu diri

Sebagai kader partai yang tak lolos ke Senayan, Tsamara Amany mengatakan, tak pantas ia berharap mendapat jabatan publik.

Fadli Mubarok
Fadli Mubarok Selasa, 14 Mei 2019 20:51 WIB
Disebut cocok jadi menteri, Tsamara mengaku tahu diri

Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany mengaku tak ambil pusing perihal namanya yang digadang-gadang cocok menjadi menteri muda Jokowi. Sebagai kader partai yang tak lolos ke Senayan, Tsamara mengatakan, tak pantas ia berharap mendapat jabatan publik. 

"Saya juga masih tahu diri karena PSI kan tidak tembus (ambang batas parlemen) 4%. Jadi, urusan itu belum jadi pikiran saya," kata Tsamara usai diskusi publik di Rumah Kemenangan Jokowi-Maruf, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/5).

Tsamara mengatakan, ia dan partainya masih fokus memastikan Jokowi-Ma'ruf memenangi Pilpres 2019. Hingga kini, belum ada pembicaraan terkait posisi menteri. "Nyatanya sampai sekarang belum ada penawaran kok. Ya, nanti kita lihat saja. Sekali lagi saya mendukung keputusan Pak Jokowi," ujar dia. 

Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Abdul Kadir Karding menyebut Jokowi tengah mencari anak muda yang kompeten untuk mengisi pos menteri di kabinetnya. Nama Ketua Umum PSI Grace Natalie Louisa dan Tsamara pun sempat digadang-gadang punya kapasitas untuk mengisi posisi itu. 

"Wacana yang berkembang adalah menteri yang berumur di kisaran 20 tahunan ke atas gitu, ya. Ini tentu menjadi hak Presiden. Tetapi wacana ini muncul atau didorong dari keinginan akomodasi terhadap milenial," ujar dia. 

Pakar hukum tata negara Hifdzil Alim mengatakan keputusan memilih menteri merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Sejauh ini, menurut dia, tidak ada aturan yang membatasi usia seorang menteri. 

"Presiden yang tahu kebutuhan dia untuk menopang pemerintahannya, dan siapa-siapa orang yang pas. Kemudian, syarat usia itu sepertinya tidak ada dalam regulasi," kata Hifdzil.

Hifdzil mengatakan, profesionalitas dan rekam jejak yang seharusnya jadi parameter dalam memilih menteri. Akan tetapi, Hifdzil menyarankan agar Jokowi mengkaji keputusan memilih menteri dari kalangan milenial itu terlebih dahulu. 

Sponsored