DKPP gaungkan pilkada bermartabat tanpa politik uang

Kontestasi pemilihan umum saat ini dinilai tidak berpijak pada perkembangan nilai-nilai filsafat pemilu. Pasalnya, praktik politik uang atau money politic dianggap masih menjadi persoalan dalam kontestasi demokrasi saat ini.

"Kontestasinya berpijak pada kapital, liberal. Yang penting saya punya uang, bagi-bagi uang, yang penting dengan cara apapun saya menang. Kan enggak boleh begitu," terang anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Teguh Prasetyo, dalam diskusi bertajuk "Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media (Ngetren Media)", di Hotel Sahid Bela, Kota Ternate, Jumat (2/10).

Untuk itu, Teguh mendorong seluruh profesi dan akademisi dapat menggaungkan pilkada bermartabat. Konsep ini, dianggap manjur untuk menjaring kepala daerah yang ideal.

"Jadi pilkada bermartabat adalah pilkada yang memolak politik uang, yang menolak isu-isu SARA, yang menolak adu domba antar golongan, yang menolak hoaks. Seperti itu," terangnya.

Jangan sampai, kata Teguh, dampak ekonomi sosial yang timbul akibat Covid-19 membuat rakyat terpaksa melakukan money politic.

"Itu enggak bermartabat itu," ujarnya.

Dia menilai, media mempunyai peran besar untuk memperbaiki iklim pemilu saat ini. Sebab, media mempunyai fungsi kontrol. Baginya, fungsi ini baik untuk mencegah praktik lancung  para calon kepala daerah.

"Nah, di situlah pikiran saya, kita harus bangun pijakan berpilkada dengan pijakan nilai-nilai Pancasila, yaitu mengembangkan pilkada yang bermartabat," pungkasnya.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 akan dilaksanakan di 270 daerah, mencakup sembilan provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten. Pencoblosan akan berlangsung 9 Desember mendatang.