sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

DPR: Benny Wenda tak paham Pancasila

Keberadaan Papua Barat sudah sesuai konstitusi dan Pancasila.

Achmad Al Fiqri
Achmad Al Fiqri Rabu, 02 Des 2020 15:28 WIB
DPR: Benny Wenda tak paham Pancasila

Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin menyebut pemimpin kemerdekaan Papua Barat dan Ketua Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP), Benny Wenda, tak paham Pancasila.

Azis menegaskan, keberadaan Papua Barat sudah sesuai dengan konstitusi Indonesia dan Pancasila. Bahkan, telah mendapatkan pengakuan dunia internasional.

"Benny Wenda ini tidak paham Pancasila, justru Pancasila menjadi dasar pemersatu bangsa. Dalam konsep Pancasila, Papua maupun Papua Barat merupakan inti dari kerangka NKRI, dan dunia internasional pun mengakui wilayah NKRI secara utuh," ujarnya kepada wartawan, Rabu (2/12).

Politikus Golkar ini mengutuk deklarasi kemerdekaan Papua Barat Barat karena dinilai tidak memiliki dasar yang jelas. Masyarakat Papua Barat, jelas Aziz, tidak terlibat dalam pembentukan ULMWP.

"Tindakan para oknum atas klaim di luar kerangka NKRI adalah hal yang tidak terpuji dan tidak memiliki dasar yang jelas. Klaim sepihak seperti ini kita kutuk secara tegas, dan juga bagi yang mendukung kita akan tindak secara tegas," kata Aziz.

Azis menyakini, masyarakat Papua Barat tidak akan terprovokasi dengan isu tersebut. Sebab sejarah kehidupan berdampingan membuktikan bahwa masyarakat Papua Barat sangat mencintai Indonesia.

Dia menambahkan, semua masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, semua bagian dari Indonesia dan saling menghormati, rukun dan hidup berdampingan, sehingga untuk memahami keberagaman itu, perlu berada di Indonesia tidak bisa asal klaim dari luar negeri.

"Justru seharusnya Benny Wenda memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dalam kerangka Pancasila dan NKRI. Dan bukan atas sponsor kelompok-kelompok asing yang tidak jelas asal usulnya," ujarnya.

Sponsored

Aziz kemudian mendesak pemerintah Indonesia untuk segera mengambil langkah tegas terkait klaim ULMWP.

"Saya mendesak agar Pemerintah segera mengambil langkah-langkah agar provokasi tanpa dasar oleh kelompok ULMWP tidak menjadi liar dalam isu sosial bermasyarakat. Pemerintahan Otonomi Khusus Papua Barat juga di pandang perlu tegas dalam menyikapi isu ini," kata Azis.

Sebelumnya, Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) mendeklarasikan pemerintahan sementara pada Selasa (1/12). Bahkan, Benny Wenda mengumumkan dirinya sebagai presiden sementara.

Berita Lainnya