Gubernur Banten tolak rencana pemerintah hapus tenaga honorer

Gubernur Banten, Wahidin Halim, menolak rencana pemerintah dan DPR yang akan menghapus tenaga honorer di Provinsi Banten. Dia menegaskan bakal mempertahankan sekitar 6.326 tenaga honorer yang selama ini telah bekerja di Pemerintah Provinsi Banten. 

Alih-alih memberhentikan tenaga honorer, Wahidin Halim malah akan mengangkat tenaga honorer menjadi pegawai tetap. Tentu dengan mempertimbangkan lama kerja dan kemampuan anggaran yang cukup memadai untuk menggaji mereka para tenaga honorer.

“Mereka sudah kerja lama, terus kita pecat gitu? Ya enggak lah. Masa mereka sudah lama kerja di kita, banyak bantu, terus mau kita bunuh? Kan punya anak dan istri. Kita punya duit untuk gaji ya kita gaji. Kalau perlu kita usulkan PNS, SKpnya Kementerian PAN RB, gajinya saya yang gaji. Masih sanggup kok,” kata Wahidin Halim di Serang, Banten, Kamis (24/1).

Sebagai Gubernur Banten, kata dia, dirinya tidak akan tinggal diam. Wahidin mengaku akan membela kepentingan para pegawainya. Terlebih, melihat postur APBD Provinsi Banten yang dialokasikan untuk belanja pegawai masih sangat ideal untuk bisa menggaji para tenaga honorer tersebut.

Bahkan, menurutnya, jikalau mereka mesti diangkat menjadi PNS, APBD Banten masih tetap lebih ideal dibandingkan daerah-daerah lainnya, dengan tetap melakukan program-program pembangunan untuk masyarakat.

“Tapi harus dikatakan APBD kita cuma 18% yang dialokasikan untuk belanja pegawai. Jauh lebih rendah dibandingkan daerah-daerah lainnya. Keren kan? Di mana-mana 40% sampai 50%. Struktur APBD kita itu tinggi untuk pembangunannya. Jadi, kalau nanti 6.000 honorer itu harus kita gaji sebagai PNS, kita masih sanggup paling 20-25% jadinya. Masih sangat bagus struktur APBD kita," kata Wahidin.

Meskipun kebijakan tersebut masih dalam pembahasan dan belum ada keputusan, namun Wahidin akan menyampaikan pertimbangan-pertimbangan kepada para tenaga honorer tersebut untuk tetap dipertahankan.

Terlepas dari rencana pemberlakukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Pemprov Banten telah menghitung dan mengkajinya dan tentu melihat permasalahan-permasalahan yang dialami. “Jadi masih dibutuhkan, di samping kebutuhan juga karena alasan kemanusiaan,” kata Wahidin.

Wahidin menambahkan, para tenaga honorer sudah lama mengabdi dengan pemerintahan dan membutuhkan nafkah untuk menghidupi keluarga mereka. Seperti diketahui, di Pemprov Banten terdapat sekitar 15 ribu pegawai honorer. Sebanyak 6.326 orang di antaranya bekerja di lingkungan Pemprov Banten dan sisanya bekerja sebagai guru di SMK dan SMA. (Ant)