sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Hoaks vaksin mengandung boraks ancam program vaksinasi

Sejak awal muncul pro kontra soal vaksin Covid-19 yang memicu keraguan publik.

Achmad Al Fiqri
Achmad Al Fiqri Senin, 04 Jan 2021 06:56 WIB
Hoaks vaksin mengandung boraks ancam program vaksinasi
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 882.418
Dirawat 138.238
Meninggal 25.484
Sembuh 718.696

Pemerintah diminta segera memberikan penjelasan resmi hasil uji klinis tahap ketiga Sinovac agar masyarakat tidak panik. Pasalnya, beredar hoaks bahwa vaksin Sinovac mengandung boraks, merkuri dan unsur babi yang kemudian dibantah oleh Manajer Lapangan Tim Riset Uji Klinis Vaksin Covid-19 dari Universitas Padjadjaran (Unpad).

"Isu beredar melalui pesan percakapan tersebut dapat membuat masyarakat bingung, panik bahkan bisa distrust terhadap pemerintah. Saat ini info melalui aplikasi  komunikasi di handphone sangat cepat beredar. Jika tidak segera ditangani,  hal ini berpotensi mengancam keberhasilan program vaksinasi," ujar Ketua Tim Covid-19 F-PKS DPR RI Netty Prasetiyani Aher dalam keterangan tertulis diterima Senin (4/1).

Pemerintah, jelas dia, harus membangun kepercayaan masyarakat terhadap program vaksinasi melalui komunikasi publik yang antisipatif.

Sejak awal isu vaksin diangkat, lanjut dia, telah menimbulkan pro kontra yang menyebabkan keraguan publik. Oleh karena itu, Pemerintah harus segera  mengumumkan hasil uji klinis Sinovac secara transparan, akuntabel dan penuh kejujuran.

"Jangan ada yang ditutupi apapun hasil uji klinis tersebut. Pemerintah juga harus memiliki  kemampuan membangun komunikasi publik yang antisipatif, cepat dan akurat. Jangan sampai masyarakat lebih percaya pada info yang diperoleh  melalui media sosial," bebernya.

Pemerintah, lanjut Wakil Ketua Fraksi PKS ini,  juga harus menjelaskan kepada publik tentang informasi vaksin yang diklaim sebagai hoax, serta pembuktian dari pemerintah secara kasat mata bahwa vaksin yang didatangkan bukan yang terpampang dalam foto dan berita hoaks yang beredar. 

"Jangan sampai  terjadi hal yang sama seperti Pasal-pasal RUU Ciptaker, di mana pemerintah membantah bahwa itu hoax, akhirnya timbul kegaduhan tanpa ada penjelasan lebih lanjut dari pemerintah" ungkapnya.

Kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPOM MUI), Netty meminta agar segera menyelesaikan pekerjaannya.

Sponsored

"Saya ingatkan bahwa dijanjikan hasil uji klinis diterima pada akhir Desember atau awal Januari. Segera umumkan tingkat keampuhan, material yang terkandung, efek samping yang mungkin timbul, serta kehalalan vaksin Sinovac dan vaksin lain yang sedang dalam masa uji klinis," pintanya.

Menurutnya, dalam era informasi serba cepat, keterbukaan, transparansi dan kejujuran menjadi syarat mutlak untuk mendapatkan dukungan rakyat dalam setiap program pemerintah. Kegagalan membangun komunikasi publik akan menimbulkan  kesia-siaan yang membuat situasi makin parah. 

Berita Lainnya