Ibu kota baru dipastikan di luar Pulau Jawa

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan ibu kota akan dipindah ke luar Pulau Jawa. Kepastian itu dihasilkan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (29/4). 

"Presiden memilih alternatif ketiga, yaitu memindahkan ibu kota ke luar Jawa. Ini barangkali salah satu putusan penting yang dilahirkan hari ini dan tentunya akan dilanjutkan dengan rapat terbatas berikutnya," ungkap Bambang kepada wartawan usai rapat. 

Bappenas mengusulkan tiga alternatif kepada presiden untuk ibu kota baru. Pertama, tetap di Jakarta. Kedua, ibu kota dipindah ke pinggiran Jakarta. Terakhir, ibu kota dipindah ke luar Pulau Jawa. 

Dijelaskan Bambang, ibu kota baru harus memiliki lokasi strategis secara geografis, yakni di tengah Indonesia. "Tengah ini adalah memperhitungkan barat ke timur atau utara ke selatan. Untuk merepresentasikan keadilan dan mendorong percepatan khususnya wilayah timur Indonesia," ujar dia. 

Kedua, luas lahan daerah yang akan menjadi calon ibu kota mencukupi. Minimal, menurut Bambang, ibu kota baru butuh sekitar 30-40 ribu hektare lahan untuk membangun pusat pemerintahan. 

Ketiga, wilayah harus bebas bencana alam, semisal gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, erosi, dan kebakaran hutan. "Keempat, kami juga ingin ibu kota baru itu dari kota kelas menengah yang sudah existing. Maksudnya kota yang sudah punya akses mobilitas atau logistik," kata dia. 

Kelima, dekat dengan pantai. Keenam, ada akses dan layanan air minum, sanitasi, listrik, dan jaringan komunikasi yang memadai. Ketujuh, memiliki risiko konflik sosial yang minim dan masyarakatnya memiliki budaya terbuka terhadap pendatang.

Kedelapan, tidak dekat dengan perbatasan dengan negara tetangga. "Tujuannya, untuk menjaga keutuhan wilayah teritorial negara secara menyeluruh," ujar dia. (Ant)