Indef: DPR ancaman serius penyelesaian krisis corona

Pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Didik J. Rachbini menilai DPR RI mempertontonkan etika dan moral yang rendah.

Hal itu disampaikan Didik terkait rencana tes cepat atau rapid test terhadap Anggota DPR dan anggota keluarganya.

"Dalam keadaan rakyat panik dan kesusahan yang luar biasa, pimpinan dan angota DPR dan keluarganya mempertontonkan standar etika dan moral yang sangat rendah dan sangat tidak pantas. Pimpinan, anggota DPR dan keluarganya mendapatkan keistimewaan tes corona," kata Didik dalam rilis yang diterima di Jakarta, Senin (23/3).

Keistimewaan tersebut, sambung dia, dipertontonkan sedemikian rupa di depan publik tanpa melihat keadaan dengan mata hati yang jernih.

"Apa gerangan yang terjadi pada pimpinan dan anggota dewan sehingga tega melukai perasaan rakyat, yang sedang mengalami kesusahan berat pada saat ini," ujar ekonom Indef ini.  

Semestinya, sambung Didik, mereka tidak memberikan tontonan yang menyakiti hati rakyat, jika tidak bisa berbuat yang terbaik untuk mereka.

Menurutnya, komunikasi DPR ke publik bukan hanya harus diperbaiki, namun humas yang ada sekarang harus dibekukan dan diganti.

"Kesusahan rakyat dan dampak ekonomi yang luar biasa berat sama sekali tidak dipertimbangkan dalam mengkomunikasikan fasilitas tes corona yang istimewa untuk anggota DPR dan keluarganya. Dengan ringan hati menyiarkan fasilitas istimewa para pimpinan dan anggota DPR yang terhormat. Ini sungguh merupakan pelanggaran etika politik, yang sangat tidak terhormat bagi pimpinan dan anggota DPR," urainya.

Dia melihat ada kelemahan yang parah dari Humas DPR, Sekjen DPR dan aparatnya. "Kenaifan ini sudah terjadi berkali-kali dan bertahun-tahun sehingga Humas DPR perlu dibubarkan diganti profesional yang dibayar, bukan pegawai yang tidak bermutu," katanya.

"Jika diteruskan, maka penyelesaian masalah corona terhambat oleh komunikasi DPR yang buruk. Pimpinan DPR yang diam membisu selama ini harus mengambil alih komunikasi dengan publik," imbuhnya.

Untuk itu, dia mendesak agar rencana tes cepat terhadap Anggota DPR dibatalkan karena telah melukai hati rakyat dan menciptakan ketidakpercayaan publik kepada lembaga negara.

"Para anggota yang masih memiliki hati sebaiknya tidak ikut program tersebut. Isisiatif individu keluarga saja tidak perlu mempertontonkan fasilitas istimewa untuk wakil rakyat ketika duka rakyat begitu mendalam," terangnya. 

Para wakil rakyat, lanjut Didik, sepatutnya datang ke konstituennya membangun kebersamaan, tindakan kolektif, dan gotong royong karena semua pihak saat ini secara bersama-sama terancam. 

"Keadaan kritis seperti ini hanya bisa diselesaikan dengan lebih baik dan lebih baik dengan tindakan kolektif bersama (collective action). Tindakan kolektif tersebut bisa berhasil jika ada faktor kepercayaan dan kepemimpinan. Dua faktor inilah yang dihancurkan oleh DPR sekarang ini dengan tontonan yang tidak patut tersebut," katanya.

Menurutnya, yang merusak usaha bersama mengatasi krisis dan bencana Covid-19 adalah wakil rakyat sendiri. "Mereka adalah hambatan dan ancaman serius bagi keberhasilan menyelesaikan krisis corona pada saat ini dengan menciptakan ketidakpercayaan yang fatal," paparnya.

Dia menambahkan, seharusnya DPR bekerja keras mengalikasikan anggaran untuk rakyat. Ketika terjadi penurunan ketahanan ekonomi golongan bawah, bantuan langsung tunai (BLT) harus diturunkan dengan kewenangan anggaran DPR bersama pemerintah. 

"Ribuan item dapat dengan mudah dialihkan di dalam anggaran jika kepentingan pribadi dan kelompok dihilangkan karena DPR mempunyai kewenangan yang kuat. Tetapi tidak terdengar suara pimpinan DPR, inisiatif itu nihil selama ini, bahkan membuat blunder tontonan keistimewaan fasilitas, yang menyakiti hati rakyat," tutupnya. 

Sebelumnya Sekjen DPR RI, Indra Iskandar mengatakan sebanyak 575 anggota DPR RI akan melakukan tes cepat.

"Kami masih menunggu alatnya, besok (Selasa, 24/3) baru sampai di DPR. Karena itu diperkirakan rapid test dilakukan sekitar Kamis (26/3) atau Jumat (27/3)," kata Indra.

Seluruh anggota DPR akan melaksanakan tes cepat tersebut, dan diprioritaskan kepada yang berisiko tinggi, yaitu berusia di atas 50 tahun.

Semua anggota DPR, lanjut Indra, ingin memastikan dirinya dan keluarganya terbebas dan tidak terpapar dari Covid-19.

"Kan semua ingin tahu dengan sekarang episentrumnya bukan lagi di masyarakat, dimana-mana pusat-pusat pemerintahan juga terkena dan mereka juga ingin memastikan," pungkasnya.