Menakar peluang wacana tunda pemilu di balik pertemuan Airlangga-Paloh

Partai Golkar kian getol mempromosikan wacana penundaan pemilihan umum (pemilu) 2024 dengan mendatangi sejumlah partai politik. Selain telah mendapat dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN), melalui ketua umumnya, Airlangga Hartarto, Partai Pohon Beringin ini mendatangi Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di kantor DPP Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta, Kamis (10/3).

Meski kedua petinggi partai mengaku tak membahas penundaan Pemilu 2024, namun Airlangga mengaku wacana penundaan Pemilu 2024 bukanlah mustahil. Airlangga mengatakan, pembicaraan perlu dilakukan, sebab Indonesia menganut sistem musyawarah dan mufakat.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, meski melempar sinyal bakal menduetkan kader Golkar Airin Rachmi Diany dan kader Nasdem, Ahmad Sahroni di Pilkada DKI 2024, namun tak bisa dipungkiri pertemuan Airlangga dan Paloh tak lepas dari pembahasan penundaan Pemilu 2024.

Pangi berpendapat, Golkar mendatangi Nasdem guna mendapat dukungan politik untuk menunda Pemilu 2024. "Saya pikir pertemuan Golkar dan Nasdem ini, kan mereka ingin berupa mempengaruhi partai yang selama ini kan kita tahu, Nasdem keras menolak wacana ini," ujar Pangi saat dihubungi Alinea.id, Jumat (11/3).

"Masih bahas penundaan pemilu. Golkar lagi berupaya, nama aja usaha, bisa berhasil bisa gagal," sambung dia.

Menurut Pangi, apabila Nasdem bisa dipengaruhi oleh Golkar, maka ada harapan wacana penundaan Pemilu 2024 sangat terbuka lebar. Bagi dia, Golkar yang dibantu PAN dan PKB sedang bergerilia untuk meyakinkan partai politik papan atas dan papan menengah agar kembali mengkalkulasi dan menghitung ulang wacana ini.

"Kalau dapat tambahan dukungan dari Nasdem, makin optimistis mereka. Agenda penundaan pemilu makin konkret," ujar Pangi.

"Tapi Golkar, saya hakul yakin nanti pada akhirnya balik badan, banting stir, kalau enggak dapat juga tambahan kawan partai yang mendukung wacana penundaan pemilu ini," sambungnya.

Namun demikian, Pangi mengingatkan risiko jika Golkar terus menyuarakan wacana Pemilu 2024. Menurutnya, selain risiko tak didukung mayoritas parpol, citra partai itu bisa dikaitkan sebagai kemunculan baru Golkar era Orde Baru. 

"Takutnya nanti Golkar sekarang di stempel partai new Orba. Melanggengkan kekuasaan selama lamanya, mempertahankan kekuasaan sekuat kuatnya," ungkap Pangi.

Berbeda dengan Pangi, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno mengatakan pertemuan Airlangga dan Paloh hanyalah sebuah pertemuan biasa dalam rangka komunikasi antarketua umum parpol. Dia tidak melihat pertemuan tersebut sebagai upaya untuk menunda Pemilu 2024.

"Gak ada sinyal itu. Nasdem tetap dengan sikap politiknya tegas menolak. Itu komunikasi politik biasa ketum partai. Meski beda sikap yang penting tetap solid, tak terpecah," katanya kepada Alinea.id, Jumat (11/3). 

Kendati demikian, Adi menekankan bahwa menunda pemilu jelas melanggar konsitusi. "Memaksakan sesuatu yang tak ada peraturannya. Sesat dan jahat dalam demokrasi," ujar Adi.

Adi mengatakan, jangan sampai wacana penundaan Pemilu 2024 ini nantinya berujung pada amandemen 1945 atau Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan dekrit. Jika hal itu terjadi, demokrasi di Tanah Air akan mengalami kesudahan. "Tamat demokrasi kalau (Jokowi) keluarkan dekrit," pungkas Adi.

Sebelumnya, Airlangga menegaskan para ketua-ketua umum partai politik harus bertemu untuk membicarakan kelanjutan soal usulan penundaan Pemilu 2024. Kata dia, pembicaraan perlu dilakukan, sebab Indonesia menganut sistem musyawarah dan mufakat.

"Ini perlu dibicarakan secara konsensus antara ketum-ketum partai dan kita ini bukan keputusan model barat, tapi model Indonesia masyarakat untuk mufakat konsensus untuk gotong royong," ujarnya usai bertemu Paloh di kantor DPP Nasdem kemarin.

Meski demikian, Airlangga belum tegas menyatakan sikap Golkar terhadap penundaan Pemilu 2024 menolak atau tidak. Ia hanya menegaskan, jika ada usulan masyarakat seperti itu, maka partainya akan menampung.

Sebaliknya, Paloh mengaku enggan pro aktif dalam menginisiasi pertemuan antar ketum parpol bahas penundaan Pemilu 2024. Kata Bos Media Group ini, sikap NasDem sudah tegas menolak, namun tetap akan menghargai.

"Saya tidak mengambil posisi proaktif. Sudah menjelaskan sikap partai Nasdem yang jelas di tengah-tengah publik tapi kalau saya diminta sebagai kakak sebagai senior tentu saya harus ambil inisiatif itu. Kita lihat perkembangannya ke depan," katanya dalam kesempatan yang sama.