Janji PKS gratiskan pajak kendaraan seumur hidup tak rasional

Partai Demokrat menilai wacana penghapusan pajak sepeda motor dan surat izin mengemudi (SIM) yang dilontarkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak rasional. Pasalnya, pajak yang bersumber dari kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber pendapatan bagi seluruh provinsi, kabupaten, maupun kota.

“Itu kan (pajak) digunakan untuk orang-orang juga yang menggunakan jalan. Kalau mau usulin (janji) yang rasional dong, yang tepat. Kalau itu enggak tepat,” kata Ketua DPD Partai Demokrat wilayah DKI Jakarta, Santoso saat dihubungi pada Jumat, (23/11).

Santoso menjelaskan, pajak kendaraan bermotor selama ini digunakan baik oleh provinsi, kabupaten, dan kota untuk pembangunan. Tak hanya digunakan untuk pembangunan jalan, tapi juga jembatan dan sarana prasarana lainnya yang mendukung masyarakat dalam berlalu lintas.

Sementara itu, Ketua Departemen Politik Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS, Pipin Sopian, mengatakan wacana usulan penghapusan pajak sepeda motor dan SIM seumur hidup bukan pencitraan. Tetapi janji kongkret yang diupayakan terwujud oleh PKS. Menurutnya, kebijakan ini berangkat dari hasil kajian yang matang dengan melibatkan beberapa kepala daerah dari PKS.

“Sebagai partai politik, kami tentu menawarkan gagasan kampanye yang bukan sekedar pencitraan, tetapi ini adalah janji kongkret kami yang sudah kami kaji, sudah kami diskusikan dengan kepala daerah yang kami miliki,” kata Pipin.

Berdasrkan hasil kajiannya, kata Pipin, minat masyarakat terhadap kendaraan roda dua masih tinggi, karena dianggap lebih murah dan efektif pada saat ini. Hal itulah yang menjadi peluang ekonomi bagi ojek online untuk menjadi alternatif transportasi umum, di luar kereta rel listrik (KRL) commuter line yang dapat mengangkut jutaan penumpang.

"Saat ini, ojek daring menjadi salah satu transportasi umum yang diminati, mudah, murah, dan efektif, bagi masyarakat. Beberapa kajian kalau kita baca, KRL commuter line dalam satu hari mengangkut satu juta penumpang. Sedangkan ojek daring 15 juta dalam satu minggu. Artinya perbandingannya hampir dua kali lipat, 15 juta dan tujuh juta," ujar Pipin.

Pipin mengkritisi beberapa insentif yang digulirkan pemerintah karena lebih cenderung berpihak kepada masyarakat kalangan atas dan pemodal, sehingga tidak berdampak langsung kepada masyarakat bawah. 
Untuk itu, ujar dia, wacana tersebut merupakan keberpihakan yang sangat rasional dan betul-betul dibutuhkan masyarakat kecil.

“Intinya keadilan sosial bagi mereka. Dan tentu, ini kampanye gagasan bagi kami. Saya kira, partai lain belum menyampaikan ini. Ini adalah janji kampanye PKS,” tutur Pipin.