Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mendengar permintaan agar merombak jajaran menterinya. Kendati telah memberikan sinyal, dirinya belum memastikan apakah kembali mengocok ulang (reshuffle) Kabinet Indonesia Maju atau tidak.
Analis politik Arifki Chaniago mengatakan, Jokowi memiliki kesulitan dalam melakukan reshuffle. Sebab, langkah tersebut tidak berbasis kinerja menteri, tetapi kepentingan pasca-Pemilihan Presidenn (Pilpres) 2024.
"Dorongan dari anggota koalisi lainnya agar NasDem keluar dari pemerintahan itu hal wajar dengan kuatnya percaturan politik 2024. Namun, keputusan itu tentu tidak mudah bagi Jokowi karena ikut memengaruhi peta ruang publik dan politik menjelang Pemilu 2024," tuturnya, Senin (26/12).
Arifki menyebutkan, perombakan kabinet memiliki tantangan. Setidaknya ada tiga alasan. Pertama, stabilitas politik pemerintahan Jokowi terancam terganggu jika ada kader partai pendukung Istana terdepak dari kabinet lantaran bakal menjadi oposisi.
Kedua, Jokowi tidak bisa menghindari peluang pergantian kabinet di tengah desakan publik. Di sisi lain, anggota koalisi memanfaatkan peluang ini agar jatah kursinya bertambah apabila ada kader partai lain yang dicopot.
Ketiga, anggota koalisi lain atau pendukung Jokowi menilai peluang reshuffle kabinet menyasar kader NasDem. Pangkalnya, usai mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres), hubungannya dengan Presiden mulai dingin.
"Secara pribadi, Jokowi tidak terbebani karena tidak lagi maju sebagai capres. Tetapi, narasi politik pasca-2024 tentu akan lebih sulit dan menyebabkan Jokowi atau parpol (partai politik) lain juga berkepentingan," paparnya.
Arifki mengatakan, sinyal pergantian kabinet sudah didorong anggota koalisi lainnya agar kader NasDem didepak. Sementara itu, Partai NasDem tengah dilema dengan pilihan politik yang diambilnya.
Sebagai parpol yang mendukung figur populer pada 2024, menurutnya, tentu menguntungkan partai yang tidak memiliki kandidat. Namun, sikap NasDem dinilai anggota koalisi lain bak partai pemerintah rasa oposisi.
Di sisi lain, Arifki berpendapat, NasDem mengambil langkah realistis dengan mendukung Anies pada 2024. Alasannya, mencari figur populer agar berdampak pada suara partai setelah Jokowi tidak bisa lagi mencalonkan diri.
Lebih jauh, dia menilai, reshuffle kabinet berpeluang terjadi dan bisa berdampak terhadap NasDem jika Jokowi berkepentingan dengan calon presiden (capres). Jika tidak, NasDem akan tetap menjadi bagian dari pemerintah hingga 2024.
"Terkait NasDem keluar dari kabinet Jokowi, evaluasi tentu tidak terkait kinerja menterinya bagus atau tidaknya saja. Tetapi, kepentingan Jokowi pasca-2024 tentu ikut menentukan," pungkasnya.
