Jokowi dinilai kurang berhasil dalam penegakan hukum

Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla saat ini telah genap berusia 4 tahun. Selama menjabat sebagai Presiden Indonesia, Joko Widodo dianggap memuaskan dalam aspek pembangun infrastruktur. Tapi, kurang berhasil dalam segi penegakan hukum.

“Jokowi kurang berhasil dalam penegakan hukum, banyak kasus hukum yang didominasi iklim politis,” kata Pengamat Politik dari Universitas Telkom, Dedi Kurnia Syah, melalui pesan singkatnya kepada Alinea.id di Jakarta, Senin (22/10).

Dedi mengatakan, dalam rentang waktu 4 tahun telah banyak yang dilakukan pemerintahan Jokowi-JK. Dari berbagai sektor yang dibangun, infrastruktur merupakan yang paling masif di lakukan. Bahkan kebijakan tersebut sampai menuai pro dan kontra.

Menurutnya, roda pemerintahan Jokowi mengalami ketimpangan antara pembangunan fisik dan manusia. Padahal, kata Dedi, yang seharusnya diutamakan untuk negara majemuk seperti Indonesia ini adalah penguatan sumber daya manusia.

"Kita harus jujur, bahwa pembangunan infratruktur layak diapresiasi. Upaya pemerintah untuk pendistribusian pembangunan merata, tidak selalu di Pulau Jawa," kata Dedi.

Dedi mengakui, persoalan yang dihadapi saat ini tidak sedikit. Salah satunya yang paling menonjol adalah konflik sosial yang belakangan lebih sering mengemuka dibanding pemerintahan terdahulu. Dengan adanya fenomena demikian, artinya Jokowi kesulitan dalam membangun masyarakat yang konsolidatif, sehingga kinerjanya terganggu karena intensitas kritik yang lebih banyak dari apresiasi. 

Dedi melihat persoalan sosial ini sebagai imbas penegakan hukum yang cenderung tercemar kepentingan politik, sehingga memicu gejolak di tingkat masyarakat bawah.

“Selalu ada korelasi antara ketertiban sosial dengan hukum yang menjadi payung ketertiban itu sendiri. Ini tentu pekerjaan penting bagi Jokowi untuk mengembalikan kepercayaan publik,” katanya.