sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Kasus suap komisioner KPU bakal pengaruhi elektabilitas PDIP di Pilkada 2020

Dugaan keterlibatan kader PDIP dalam kasus itu akan mempengaruhi kepercayaan publik pada partai pimpinan Megawati Soekarnoputri.

Gema Trisna Yudha
Gema Trisna Yudha Senin, 13 Jan 2020 08:03 WIB
Kasus suap komisioner KPU bakal pengaruhi elektabilitas PDIP di Pilkada 2020
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 22750
Dirawat 15717
Meninggal 1391
Sembuh 5642

Kasus suap penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024, yang dilakukan caleg PDIP Harun Masiku dan eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan, dinilai berdampak pada elektabilitas partai berlambang banteng. PDIP disarankan segera menyusun langkah-langkah strategis dalam menghadapi Pilkada 2020.

"Saya kira besar atau kecil pasti berdampak. Tetapi sejauh mana dampaknya, tentu harus diukur melakukan penelitian lebih dulu," ujar pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing di Jakarta, Minggu (12/1).

Menurutnya, dugaan keterlibatan kader PDIP dalam kasus itu akan memengaruhi kepercayaan publik pada partai pimpinan Megawati Soekarnoputri. Apalagi, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga turut disebut ikut terlibat dan hendak ditangkap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

Emrus mengatakan, dalam kondisi seperti ini, penting bagi PDIP untuk menyusun langkah-langkah strategis dalam menghadapi Pilkada 2020. Hal ini diperlukan guna menjamin kemenangan dalam pilkada yang akan berlangsung pada 23 September 2020.

Direktur Eksekutif Emrus Corner ini menyebut tiga langkah yang dapat dilakukan PDIP untuk meredam dampak kasus Harun Masiku di Pilkada 2020. Pertama, PDIP harus mengusung calon kepada daerah dengan kredibilitas dan rekam jejak yang baik di masyarakat. 

"Majukan calon-calon yang sudah diterima oleh masyarakat, tokoh masyarakat, yang kredibel, yang berintegritas," ucap Emrus.

Kedua, tambah dia, calon kepala daerah dari PDIP harus menawarkan program kerja yang jelas, terukur, dan pro terhadap kesejahteraan rakyat.

Ketiga, para calon kepala daerah harus membuat janji politik yang ditandatangani langsung oleh yang bersangkutan, sebagai bukti nyata keseriusan mereka menjadi kepala daerah.

Sponsored

"Jadi buat semacam perjanjian politik, yang ditandatangani langsung," katanya. (Ant)

Berita Lainnya