Komisi I DPR cecar Menkominfo soal kebocoran data

Anggota Komisi I DPR, Nurul Arifin, mempertanyakan langkah pencegahan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) perihal kebocoran data yang terus terjadi belakangan ini. Bahkan, dalam sebulan terakhir, terjadi kebocoran data, mulai dari kebocoran 1,3 miliar data pengguna kartu SIM, data pelanggan Indihome dan data pelanggaan PLN.

"Kemudian yang terakhir 17 juta pelanggan PLN diperjualbelikan di situ online. Ini pertanyaanya kok bisa kebobolan terus?" kata Nurul dalam rapat kerja dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate di Senayan, Jakarta, Rabu (7/9).

Nurul menduga, kebocoran data di Indonesia tak lepas dari orang dalam. "Tidak mungkin kalau tidak ada orang dalam ini, Pak. Saya tidak tahu orang dalamnya yang terkait penyelenggara sistem elektronik (PSE), seperti SIM-nya bocor. Ini sebetulnya kan bisa diidentifikasi dari mana. Ini memalukan, Pak kalau menurut saya," ucap politikus Partai Golkar itu.

Nurul pun mengungkit kebocora data yang suda terjadi tiga kali selama satu bulan. Dia juga mempertanyakan mengenai transparansi dari sistem elektronik mana yang terdampak.

Menurut Nurul, saat Komisi I DPR melakukan kunjungan kerja ke Badan Siber dan Sandi (BSSN) beberapa waktu lalu, lembaga itu mengeklaim telah berkoordinasi dengan Kemenkominfo untuk melakukan investigasi kebocoran data. Kendati demikian, hingga saat ini hasil investigasi sama sekali belum terlihat.

"BSSN ini sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Kominfo untuk melakukan investigasi awal terkait dengan struktur data pada insiden kebocoran data SIM card. Di mana hasil analisis bahwa hanya sebagian field data yang sesuai dengan data provider yang tersimpan pada Kemterian Kominfo?" tanya Nurul.

Sebelumnya diberitakan, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Semuel Abrijani Pangerapan, meminta penyelenggara dan pengendali terkait data pribadi masyarakat untuk menjaga diri dari potensi serangan siber. Ini menyusul adanya dugaan kebocoran data pendaftaran kartu SIM telepon di Indonesia.

“Indonesia lagi banyak serangan dan kita harus bahu membahu, makanya hari kami mengundang Cyber Crime Polri juga agar pelaku (dugaan kebocoran data pendaftaran kartu SIM telepon Indonesia) ini juga harus ditindak,” kata Semuel dalam konferensi pers di Media Center Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Senin (5/9).

Dikatakan Semuel, perlu ada keseimbangan informasi yang beredar di masyarakat saat ini terkait insiden kebocoran data. Sebab, menurutnya, pelaku tindak kejahatan kebocoran data pribadi seolah-olah dianggap sebagai pahlawan.

"Yang membocorkan juga perlu mendapatkan hukuman sesuai peraturan yang berlaku, ini seolah-olah yang membocorkan itu pahlawan, (padahal) yang dibocorkan itu data-data kita juga,” ujar Semuel.