DPR usul kemitraan swasta untuk infrastruktur BTS

Anggota Komisi I DPR RI, Junico Siahaan, menyampaikan sejumlah masukan strategis terkait program pembangunan infrastruktur digital dalam rapat kerja dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kominfo). Salah satu sorotan utamanya adalah keberlanjutan proyek BTS (Base Transceiver Station) yang hingga saat ini belum rampung di beberapa wilayah, termasuk Kalimantan Barat.

Nico menilai bahwa perlu dilakukan evaluasi terhadap pola pembiayaan dan pengelolaan operasional BTS. Ia mengusulkan agar ke depan pemerintah lebih fokus pada kemitraan dengan pihak swasta untuk membangun infrastruktur digital, sementara pemerintah cukup berperan sebagai penyedia insentif dan pengawas layanan.

“Kalau dulu sebelum proyek ini dibangun, BTS yang bangun swasta. Pemerintah tinggal bayar bulanannya. Kalau sekarang kan jadi ada operasional maintenance-nya, jadi tanggung jawab pemerintah. Besar sekali ini.

Apalagi nanti dibangun semua selesai. Jadi maksud saya, ini mengkoreksi program kita ke depan, sudah bagus, itu biarkan swasta yang membangun,” ujar Junico di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (7/7).

Menanggapi hal itu, Menteri Kominfo Meutya Hafid mengakui bahwa pemerintah memang tengah mengevaluasi skema pembangunan infrastruktur digital, termasuk kemungkinan memperluas skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk proyek BTS dan jaringan internet di daerah.

“Masukan dari Pak Junico dan Komisi I sangat penting. Saat ini kami sedang mencari pola baru, termasuk mendorong pelibatan swasta secara lebih aktif agar pemerintah tidak lagi terbebani penuh biaya operasional BTS,” jelas Meutya dalam kesempatan serupa.

Ia menambahkan bahwa sebagian besar proyek BTS yang sebelumnya menjadi isu sudah hampir rampung, dengan pengecualian di Papua yang saat ini masih dalam tahap penyelesaian dengan pengawasan ketat dari Kejaksaan Agung. Sementara itu, pembangunan baru memang sengaja dikurangi agar fokus pada perluasan jangkauan sinyal melalui pola kemitraan yang lebih efisien.

“Prinsipnya, kami ingin mencapai zero blank spot. Artinya tidak ada lagi desa atau wilayah di Indonesia yang tidak tersentuh sinyal. Tapi untuk itu, perlu kolaborasi dengan swasta dan desain kebijakan yang hati-hati, termasuk insentif seperti penurunan biaya frekuensi,” ujar Meutya.

Meutya menegaskan, pemerintah tengah menyiapkan pelepasan spektrum frekuensi di 700 MHz, 1,4 GHz, dan 2,6 GHz agar bisa dimanfaatkan operator untuk memperluas jangkauan layanan ke daerah terpencil.