sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Komisi VII DPR kritik OJK soal kripto: Sedikit-sedikit kerjanya melarang

OJK melarang perbankan untuk berinvestasi di saham dan komoditas termasuk melarang menfasilitasi transaksi kripto.

Marselinus Gual
Marselinus Gual Selasa, 08 Mar 2022 16:14 WIB
Komisi VII  DPR kritik OJK soal kripto: Sedikit-sedikit kerjanya melarang

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Fauzi H Amro mengingatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak menghambat kemajuan industri keuangan dunia termasuk melarang mata uang digital kripto (cryptocurrency) diperdagangkan di internet .

Hal itu itu ditegaskan Fauzi merespons pernyataan Ketua Komisioner OJK, Wimboh Santoso yang melarang perbankan untuk berinvestasi di saham dan komoditas termasuk melarang menfasilitasi transkasi kripto.

"Regulasi OJK jangan sampai menjadi penghambat perkembangan dan kemajuan industri keuangan dunia termasuk cryptocurrency. Karena kita (Indonesia red) tidak bisa mengelak dari perkembangan industri keuangan global," ujar Fauzi dalam keterangannya, Selasa (8/3).

Fauzi menegaskan, OJK dalam membuat kebijakan bisa menyesuaikan perkembangan industri keuangan global yang demikian pesat termasuk mengakomodasi perdagangan kripto di Indonesia.

"Gimana mau berkembang industri keuangan dan perekonomian Indonesia, kalau dikit-dikit OJK kerjanya hanya melarang. Mulai dari melarang industri perbankan untuk  berinvestasi di saham atau komoditas, hingga melarang perbankan melayani dan memfasilitasi transaksi mata uang digital kripto," ujar dia.
 
Menurut Fauzi, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kata dia, dalam UU Nomor 10 Tahun 1998, bank dibolehkan melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

"Tidak satu pun larangan terkait kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan termasuk investasi di pasar saham dan komoditi. Jadi tidak ada aturan yang dilanggar perbankan ketika mereka investasi di pasar saham dan komoditi termasuk ketika memfasilitasi transaksi kripto," tegas Fauzi.

Menurut dia, seharusnya OJK bisa membuat kebijakan yang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan industri keuangan global. Dengan demikian, semua sistem industri keuangan bisa saling terkoneksi dan beriringan serta saling melengkapi, bukan malah jadi penghambat dengan melarang perbankan memfasilitasi transaksi kripto.
 
Di sisi lain, Fauzi menilai Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) selangkah lebih maju dari OJK dalam hal ini karena telah menerbitkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di pasar fisik aset kripto, yang mulai berlaku sejak tanggal 17 Desember 2020.

"Bappebti lebih responsif dan selangkah lebih maju dibandingkan OJK dalam merespons perkembangan aset kripto," ungkapnya.

Sponsored

Dia menambahkan, meski saat ini uang kripto bukan sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Tanah Air, namun sebagai aset, kripto dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. 

"Jadi sebaiknya industri perbankan dibolehkan memfasilitasi transaksi uang digital kripto, sehingga bisnis komoditi kripto di Indonesia bisa terus berkembang," ujanrya.

Ia pun mendesak OJK sebagai regulator segera membuat kebijakan untuk mengakomodir perdagangan kripto di Indonesia. Apalagi sejumlah negara di dunia sudah mengakui mata uang digital kripto sebagai aset berharga.

"Gerak ekonomi dunia saat ini bergerak arah digital, OJK sebagai regulator yang mengatur indutri keuangan di Indonesia, mestinya bisa membaca itu dan segera membuat kebijakan bisa menyesuaikan perkembangan industri keuangan global dan perkembangan teknologi informasi," pungkas Fauzi.

Berita Lainnya
×
tekid