Curhat ke DPR, Mendag Lutfi mengaku tak berdaya lawan mafia pangan

Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi menyatakan, tidak berdaya melawan mafia yang menyebabkan naiknya harga minyak goreng di Tanah Air dan berdampak pada kelangkaan yang terjadi belakangan ini. Hal itu diungkap Lutfi dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Kamis (17/6).

Menurut Lutfi, sejak aturan harga eceran tertinggi (HET) berlaku pada 14 Februari 2022, harga minyak goreng kemasan turun dari market orientation Rp20.279 per liter menjadi Rp16.965 atau turun sebesar 18,9%. Dan untuk minyak curah turun sebesar 10,1% dari Rp17.726 di bulan Januari menjadi Rp15.583.

Namun, terjadi perbedaan yang tinggi sekali antara harga Dumai dan Malaysia, dan kemudian dibedakan juga hasilnya, baik minyak kemasan atau curah, akibatnya perbedaan jauh lebih tinggi. Padahal, Kemendag mendesain perbedaan sekitar Rp2.300 per liter, namun loncat menjadi Rp900 per liter. Tetapi, yang terjadi adalah ada orang-orang yang tidak sepatutnya mendapat hasil dari minyak ini.

"Misalnya, justru masuk ke tempat industri. Yang mestinya konsumsi masyarakat, tapi ke industri yang jumlahnya diperlukan sekitar 1 juta ton per tahun atau setara Rp350 juta sebulan atau diselundupkan ke luar negeri. Di sini saya bilang, ini lah mafia yang mesti kita berantas bersama-sama," tegas Lutfi.

Contoh yang paling nyata terkait adanya mafia pangan, tutur Lutfi, ialah adanya kelangkaan minyak goreng di Sumatera Utara, termasuk Surabaya, Jawa Timur, dan DKI Jakarta. Di Kota Medan misalnya, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2021, ada sebanyak 2,1 juta orang. Per orangnya menurut hitungan mendapat 10 liter. Namun, saat dilakukan inspeksi ke Kota Medan, Lutfi mengklaim tidak mendapatkan minyak goreng dijual, baik di pasar maupun supermarket. 

"Ada tiga daerah yang mirip. Surabaya, yang jumlah distribusinya mencapai 91 juta, Jakarta 85 juta. Dan Sumut yang mestinya berlimpah. Deduksi (kesimpulan) kami adalah ini ada orang-orang yang mendapat kesempatan di dalam kesempitan. Di tiga kota ini ada industri, pelabuhan. Kalau ini keluar dari pelabuhan rakyat, 1 tongkang bisa 1 juta liter dikali Rp7.000 hingga Rp8.000, ini uangnya Rp8 miliar hingga Rp9 miliar," ungkap dia.

"Bapak/ibu pimpinan dan anggota, Kementerian Perdagangan tidak bisa melawan penyimpangan-penyimpangan tersebut," sambung dia. 

Lutfi mengaku telah membahas hal tersebut dengan Satgas Pangan. Terungkap alasan sebenarnya regulasi yang menjadi payung hukum Kemendag melawan penyimpangan mafia sangat tidak kuat.

"Jadi yang terjadi adalah ketika kebanyakan minyak ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka terjadilah kemiringan-kemiringan tersebut. Jadi, pelajaran yang kami dapatkan di sini adalah ketika harga berbeda melawan pasar segi tinggi, dengan permohonan maaf, Kementerian Perdagangan tidak dapat mengontrol. Karena ini sifat manusia yang rakus dan jahat," kata Lutfi.

Lutfi mengaku telah menyerahkan data penyimpangan tersebut ke Satgas Pangan. Dia pun mengajak DPR untuk bersama-sama memberantas mafia pangan.

"Sementara (data) lagi diperiksa kepolisian oleh Satgas Pangan tapi keadaanya sudah kritis dan ketegangan yang mendesak," pungkas dia.