sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Partai koalisi 02 jangan harap dapat jatah menteri

Wacana rekonsiliasi yang belakangan ini mencuat tak mesti diselesaikan dengan bagi-bagi jatah kursi menteri.

Kudus Purnomo Wahidin
Kudus Purnomo Wahidin Senin, 01 Jul 2019 15:25 WIB
Partai koalisi 02 jangan harap dapat jatah menteri

Partai NasDem merasa keberatan apabila ada partai politik yang semula mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno merapat ke barisan partai pendukung Jokowi-Ma’ruf yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja. Keberatan itu disampaikan anggota Dewan Pakar Partai NasDem, Taufiqulhadi. 

Menurut dia, lebih baik partai pendukung Prabowo-Sandi seperti Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap berada di luar pemerintahan. Mereka, kata Taufiqulhadi, akan lebih baik menjadi kekuatan oposisi di parlemen.

“Saya menyerukan kepada partai-partai seperti mislanya Partai Gerindra, PKS, PAN untuk tetap saja berada di luar. Itu akan baik bagi rakyat indonesia, bagi Indonesia, dan itu baik bagi demokrasi. Menurut saya lebih baik (di luar), tidak perlu bergabung,” kata Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/7).

Taufiqulhadi berpandangan, jika terlalu banyak partai yang bergabung ke pemerintah, akan berdampak buruk terhadap jalannya pemerintahan. Alasannya, lantaran tak ada pihak yang bertugas sebagai pengontrol dan penyeimbang.

“Kalau semuanya bergabung maka nanti dianggap kita kembali ke Orde Baru, tidak ada check and balance. Menurut saya itu tidak baik bagi Indonesia,” ucapnya.

Menurut Taufiqulhadi, wacana rekonsiliasi yang belakangan ini mencuat tak mesti diselesaikan dengan bagi-bagi jatah kursi menteri. Ia meminta partai pendukung Prabowo-Sandi tak usah berharap diberi kursi oleh Jokowi-Ma'ruf.

Lebih lanjut, kata Taufiqulhadi, rekonsiliasi bisa dilakukan tanpa harus seluruh partai bergabung dalam koalisi pemerintah. Para partai pendukung Prabowo-Sandi bisa tetap menjadi oposisi. “Ini penting untuk kepentingan kita dalam berbangsa,” ujarnya.

“Jadi tidak perlu menurut saya, karena ada sebuah ajakan untuk rekonsiliasi lantas harus memberikan kursi. Menurut saya tidak perlu meminta ataupun diajak berada di dalam koalisi Pak Jokowi-Maruf," katanya. 

Sponsored

Namun demikian, seandainya terpaksa ada yang perlu ditarik ke koalisi Indonesia Kerja karena pertimbangan stabilitas politik, Taufiqulhadi meminta kepada partai yang ditarik untuk tahu diri dengan mendukung penuh pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Tidak setengah-setengah layaknya PAN di periode pemerintahan Jokowi-JK.

“Contoh dong misalnya saat bergabungnya PPP, Golkar, itu menurut saya total. Mereka mendukung pemerintahan Pak Jokowi. Tetapi ketika PAN bergabung, menurut saya setengah-setengah,” kata Taufiqulhadi.

“Kita menghitung sebagai teman, tidak bisa menghitung sebagai lawan. Menurut saya itu tidak baik, jadi harus diperjelas sikapnya, seperti jelasnya sikap Golkar dan PPP.”