sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Partai Golkar tetap ingin Pilkada digelar secara langsung 

Sejauh ini Partai Golkar masih konsisten berpandangan bahwa Pilkada lebih baik dilaksanakan secara langsung.

Tito Dirhantoro
Tito Dirhantoro Kamis, 07 Nov 2019 12:12 WIB
Partai Golkar tetap ingin Pilkada digelar secara langsung 

Partai Golkar menginginkan gelaran pemilihan kepala daerah atau Pilkada tetap dilakukan secara langsung. Artinya, Wali Kota, Bupati dan Gubernur tetap dipilih oleh masyarakat, bukan melalui anggota DPRD.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily. Menurut dia, dengan gelaran Pilkada yang dilaksanakan secara langsung, maka suara rakyat dapat terejawantahkan.

"Ya tentu lebih banyak sisi positifnya (Pilkada langsung), karena apa? Suara rakyat kan bisa terejawantahkan secara langsung," kata Ace di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (7/11).

Ace mengklaim, sejauh ini Partai Golkar masih konsisten berpandangan bahwa Pilkada lebih baik dilaksanakan secara langsung. Jika Pilkada tidak dilaksanakan secara langsung, kata dia, maka itu sebuah kemunduran dalam proses demokrasi dan itu merupakan perdebatan lama.

"Ya tentu menurut saya, itu sebuah kemunduran (Pilkada tidak langsung). Itu perdebatan lama, Partai Golkar sampai saat ini masih konsisten dengan Pilkada secara langsung," ujarnya.

Menurut dia, DPR dan pemerintah masih mengkaji dan mencari sistem terbaik terkait pelaksanaan Pilkada agar pelaksanaannya benar-benar melahirkan pemimpin yang terbaik untuk setiap daerah.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah kemungkinan akan mengkaji Pilkada yang selama ini dilaksanakan secara langsung. Pasalnya, system pilkada yang sudah berjalan selama 20 tahun perlu evaluasi untuk mengetahui apakah masih relevan atau tidak.

"Tapi kalau dari saya sendiri, justru pertanyaan saya adalah apakah sistem politik pemilu pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun?" kata Tito. 
Tito menjelaskan, sistem Pilkada langsung yang diterapkan saat ini memang memberikan dampak positif kepada demokrasi. Namun demikian, imbasnya biaya politik jadi amat tinggi yang membuat rentan kepala daerah melakukan korupsi. (Ant)

Sponsored