Pencalonan Gibran dan upaya pembentukan dinasti politik Jokowi

Putra pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, resmi mendaftarkan diri sebagai calon Wali Kota Solo ke kantor Dewan Perwakilan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Semarang, Jawa Tengah.

Menurut politisi PDIP Maruarar Sirait, saat ini Gibran masih mengikuti mekanisme pancalonan sebagai wali kota. Meski demikian, Maruarar mengatakan partainya belum memastikan dukungan suara untuk Gibran dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 nanti,

"Tentu Gibran sebagai kader dia mengikuti proses dan dia harus siap menerima yang manis dan pahit dari berpolitik dan dari partai. Karena enggak mungkin semua yang manis baru kita terima, yang pahit kemudian kita pergi," kata Maruarar dalam diskusi di Jakarta, Minggu (22/12).

Dinasti politik Jokowi

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengatakan wajar apabila ada masyarakat menganggap majunya Gibran dalam Pilkada nanti merupakan sebuah usaha Jokowi untuk membangun bagian dinasti politik.

Ihwal itu bisa terjadi apabila partai politik (parpol) pengusung menggeser mekanisme internal yang sebelumnya sudah berjalan, dengan pertimbangan elektabilitas untuk menang. 

"Tetapi, kemudian kalau dia (Gibran) mengesampingkan dan menggeser mekanisme yang bekerja di partai, tidak salah kalau kemudian publik beranggapan bahwa ada dinasti politik yang ingin dibangun," kata Titi.

Ia menambahkan, politik dinasti di Indonesia acapkali dibungkus melalui prosedur parpol. Tetapi, mekanisme yang dilalui, kata dia, sesungguhnya kamuflase saja yang tidak mengedepankan politik yang setara dan adil bagi semua kader.

Selain itu, Titi melanjutkan, dinasti politik cocok dilekatkan ketika ada hak istimewa yang diperoleh seseorang tanpa melalui proses demokratis yang sejalan dengan mekanisme rekruitmen politik yang ada di parpol berbasis kaderisasi.

"Di sinilah tantangan partai sebagai institusi demokrasi, apakah dia akan tunduk pada program organisasi, apakah ada pertimbangan yang sifatnya pragmatis," ucap dia.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Median Rico Marbun mengatakan mayoritas masyarakat Solo menaggapi pencalonan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka bukan sebagai bentuk dinasti politik.

Dari 800 responden yang disurvei oleh Lembaga Survei Median per 3-9 Desember 2019, sebanyak 55,5% masyarakat mengatakan hal itu bukan dinasti politik, sementara 41,6% menyebut sebaliknya.

"Masyarakat Solo menggap pencalonan Gibran baik. Sebanyak 55,5% menilai itu bukan dinasti politik, 41,6% menganggap itu dinasti politik, dan 2,9% mengatakan tidak tahu," kata Rico di Jakarta, belum lama ini.

Gaya Orde Baru

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengaku tidak setuju dengan istilah dinasti politik yang merebak tentang pencalonan Gibran.

Menurut dia, apabila istilah dinasti politik masih digunakan, sama saja masyarakat masih terkungkung dengan gaya hidup lama di Orde Baru. Padahal, majunya Gibran sebagai calon Wali Kota Solo merupakan proses biasa dalam demokrasi.

"Saya pikir ini paling tepat (tidak menggunakan kata dinasti). Karena pertama, kita memberikan satu pembelajaran kepada publik di tanah air, bahwa istilah (dinasti politik) yang membuat manusia terkungkung kemudian tidak bisa menggunakan hak berpikir, tidak boleh lagi terjadi di negeri ini," ucap dia.

Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Jokowi, mengaku sudah melakukan komunikasi dengan sejumlah politikus PDI-Perjuangan terkait dengan pendaftaran dirinya secara resmi sebagai bakal calon wali kota Solo.

"Pak Rudi (Ketua DPC PDI Perjuangan sekaligus Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo) yang pertama kali saya 'sowani', senior-senior juga sebagian sudah saya 'sowani', kiai-kiai, sudah semua, sudah blusukan ke pasar, ke warga. Sudah saya lakukan semua," katanya.

Sementara Presiden Jokowi menegaskan pencalonan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wali Kota Solo murni kompetisi dan sama sekali bukan penunjukan.

“Ini kompetisi bukan penunjukan. Tolong dibedakan,” kata Jokowi.