Pengamat: Idrus Marham mundur untuk menjaga elektabilitas Golkar

Direktur Riset Populi Center Usep Saeful Ahyar menilai, pengunduran diri Idrus Marham dari jabatan menteri sosial sebagai salah satu upaya untuk menjaga elektabilitas partai Golkar. 

Namun, menurut Usep, meski tak sedikit politikus Partai Golkar yang terjerat kasus korupsi, elektabilitas partai yang diketuai oleh Airlangga Hartato itu dapat dikatakan stabil.

"Banyak penurunan di partai-partai setelah terlibat korupsi. Golkar dan PDIP berbeda elektabilitasnya dengan PKS atau Demokrat, mereka tetap stabil dibanding dua partai itu. Faktornya satu partai lama, kemudian Golkar merubah tone dengan sangat baik, mengubah negatif menjadi positif. Salah satu contohnya dengan mundurnya Idrus," ucap Usep.

Usep menambahkan Idrus tentunya memiliki kewajiban menjaga stabilitas politik partainya di tengah hiruk pikuk pemilu mendatang. Apalagi ditambah dengan tagline "Golkar bersih", dia sudah pasti harus membuktikan hal itu.

Di sisi lain, Usep mengatakan kemunduran Idrus dari jabatan menteri sekaligus membersihkan kabinet Jokowi dari keterlibatan kasus korupsi. Oleh karenanya tak heran jika kesan yang muncul atas kasus korupsi kali ini berbeda dari kasus-kasus korupsi lain yang melibatkan pejabat negara.

Penetapan status tersangka terhadap Idrus oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menambah deretan politikus Partai Golkar yang terjerat kasus korupsi setelah Setya Novanto terbukti bersalah. Padahal selama ini, Golkar menjadikan "Golkar Bersih" sebagai tagline-nya.

Inisiator Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG), Sirajuddin Abdul Wahab mengatakan partainya memiliki pakta integritas yang telah ditandatangani seluruh anggota partai. Dalam pakta integritas itu ditegaskan, seluruh anggota partai tidak dibenarkan terlibat dalam kasus korupsi dan apabila terjerat kasus tersebut berkenan mengundurkan diri sebagai kader partai.

"Komitmen kita di kepengurusan Partai Golkar hasil munaslub kemarin, yaitu kita menandatangani sebuah pakta integritas termasuk bang Idrus. Makanya, bang Idrus tidak hanya meletakkan jabatan sebagai Menteri Sosial (Mensos) tapi juga meletakkan jabatannya sebagai korbid Partai Golkar," ujar Sirajuddin di Menteng, Sabtu (25/8).

Sirajuddin juga menambahkan keterlibatan Idrus dalam kasus PLTU Riau 1 tidak berkaitan dengan jabatannya sebagai Mensos, karena saat proyek itu berlangsung Idrus belum menjabat sebagai Mensos. Karenanya, dia menilai upaya pengunduran diri Idrus adalah bentuk tanggung jawab yang perlu diapresiasi.