Pengamat ungkap 5 tantangan Pj Gubernur DKI Jakarta

Analis politik dari Exposit Strategic, Arif Susanto, mengungkapkan tantangan jangka pendek yang akan dihadapi penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta. Pj Gubernur DKI Jakarta akan mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan Anies Baswedan pada Oktober mendatang, sebelum dilakukan Pemilihan Umum serentak di 2024.

Arif mengatakan, ada dua isu krusial yang akan dihadapi Pj Gubernur DKI Jakarta. Pertama, terkait isu-isu keseharian, dan yang kedua mengenai kesehatan publik.

"Isu-isu keseharian, misalnya kemacetan. Transportasi publik juga belum memadai. Membaik? Iya. Sudah bagus? Belum," kata Arif dalam forum diskusi publik di Kantor PARA Syndicate, Jakarta, Jumat (9/9).

Isu keseharian lain yang jadi tantangan di Jakarta yakni terkait ancaman banjir dan juga kejahatan jalanan. Menurut Arif, Pj Gubernur DKI Jakarta harus sudah memiliki skenario untuk mengatasi ancaman banjir dan meningkatkan keamanan jalanan di seluruh wilayah.

Kemudian, Arif menyoroti soal isu kesehatan publik. Arif menilai ada tiga isu kesehatan yang perlu jadi perhatian Pj Gubernur DKI Jakarta, yaitu terkait Covid-19, cacar monyet (monkeypox), dan demam berdarah dengue (DBD).

Menurut Arif, DKI Jakarta masih termasuk daerah dengan potensi kasus Covid-19 yang tinggi. Begitu juga dengan cacar monyet, di mana Jakarta dinilai sebagai wilayah yang rawan berdasarkan pengalaman dari pandemi Covid-19.

"DBD ini isu tahunan, yang tiap tahun Pemprov lebih banyak melakukan imbauan dan pengobatan. Pencegahannya belum maksimal," ujar Arif.

Selain dua isu krusial tersebut, Arif juga mengungkapkan tantangan lainnya dari Pj Gubernur DKI Jakarta. Di antaranya menjaga pertumbuhan ekonomi di Jakarta dan meningkatkan distribusinya, serta mengelola isu keberagaman.

Tak hanya itu, imbuh Arif, Pj Gubernur DKI Jakarta juga memiliki tantangan untuk menjaga netralitas birokrasi dalam Pemilu maupun Pilkada 2024. Menurutnya, pemerintah sebaiknya tidak menunjuk calon Pj yang berpihak kepada salah satu kelompok tertentu dalam rangka kontestasi politik dua tahun mendatang.

"Calon Pj harus punya komitmen, memastikan dirinya sebagai Pj bersifat imparsial, dan tidak menunjukkan pemihakan terbuka terhadap kelompok siapapun," ucap Arif.

Ditambahkan Arif, oleh karena itu pemerintah harus cermat dalam menunjuk Pj Gubernur DKI Jakarta. Hal ini penting untuk mengantisipasi situasi politik nasional menjadi semakin keruh, dan dikhawatirkan akan membawa DKI Jakarta ke arah yang buruk.