Pertemuan 2 jam Prabowo dan SBY ubah peta koalisi oposisi

Pertemuan Prabowo Subianto dan Susilo Bambang Yudhoyono mengubah peta koalisi oposisi Partai Gerindra, PKS, dan PAN yang telah terbentuk.

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan jalan koalisi antara partainya dengan Gerindra terbuka lebar.

"Saya harus katakan jalan untuk membangun koalisi dengan Gerindra terbuka lebar. Apalagi setelah kami berdua sepakat atas apa yang menjadi persoalan bangsa lima tahun kedepan, sepakat atas apa yang diharapkan rakyat hingga tingkat akar rumput," kata SBY seusai berbicara empat mata dengan Prabowo di kediamannya kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (24/7) malam.

Prabowo berada di dalam kediaman SBY sekitar dua jam, sejak kedatangan pukul 19.23 WIB hingga keduanya keluar rumah pukul 21.30 WIB dan menggelar konferensi pers.

SBY mengatakan masalah koalisi akan dibahas secara lebih mendalam melalui pertemuan-pertemuan berikutnya. Menurut SBY syarat terciptanya koalisi dengan Gerindra sudah ada.

"Saya dan Pak Prabowo juga punya pandangan sama bahwa syarat koalisi sebetulnya tersedia. Koalisi efektif dan kokoh harus berangkat dari niat baik good will, harus saling menghormati mutual respect, saling percaya mutual trust dan harus memiliki chemistry yang baik. Kalau syarat ini terpenuhi, disamping ada kesamaan visi-misi dan pemahaman tentang persoalan rakyat, saya yakin jalan terbuka dengan baik," jelas SBY.

SBY mengaku belum membahas mengenai Capres-Cawapres dengan Prabowo. Hal itu akan dibicarakan dalam pertemuan lanjutan.

Sementara itu Prabowo Subianto mengakui chemistry antara Gerindra dengan Demokrat saat ini sangat baik, karena dilatarbelakangi pemikiran yang sama-sama sangat prihatin terhadap kondisi perkembangan bangsa, terutama keadaan ekonomi bangsa.

"Intinya kami bertekad dalam hari-hari akan datang akan mengadakan pertemuan-pertemuan lebih teknis menuju suatu koalisi untuk memberikan solusi kepada rakyat," ujar Prabowo. Prabowo mengatakan pertemuan mendatang akan dilakukan oleh tim kecil Gerindra dan Demokrat.

Koalisi oposisi

Pengamat politik Said Salahudin, berpendapat pertemuan antara Prabowo Subianto dan SBY tersebut diperkirakan belum bisa menghasilkan satu kesepakatan akhir terkait pembentukan koalisi.

Agenda pertemuan mereka, menurut pengamat politik dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi (Sigma) ini, tampaknya masih akan membahas seputar pematangan rencana koalisi antara Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan beberapa parpol lainnya.

"Jadi, Prabowo datang ke rumah SBY  nanti malam saya kira masih dalam rangka ta'aruf. Katakanlah ta'aruf politik antara Gerindra dan Demokrat. Belum sampai pada acara khitbah atau malam pinangan Prabowo kepada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)," tuturnya.

Sebab, lanjut dia, kalau sudah sampai pada tahap meminang, Prabowo tentu tidak akan datang sendirian. PKS dan PAN pasti akan ikut mengiring.

"Saya menduga, selain akan mematangkan pembicaraan seputar rencana kerja sama politik di antara kedua partai, Prabowo juga datang untuk membicarakan soal sikap PKS dan PAN dalam hal koalisi yang dibangun nantinya menyepakati duet Prabowo dan AHY," ujar Said.

Menurut dia, Prabowo tentu perlu menjelaskan kepada SBY mengenai sikap dari parpol lain yang sudah dijajaki sebelumnya, terutama dari PKS dan PAN, apabila Prabowo dimajukan bersama AHY sebagai calon Presiden (capres) dan calon Wakil Presiden (cawapres) yang akan diusung oleh koalisi.

Termasuk juga Prabowo perlu menggambarkan kepada SBY terkait sikap PKS dan PAN bilamana opsinya Prabowo harus disandingkan dengan tokoh selain AHY.

"Soal pendanaan atau pengadaan logistik Pemilu saya kira juga akan menjadi agenda pembicaraan keduanya. Jadi garis besar pertemuan Prabowo-SBY nanti malam sepertinya tidak akan lari dari dua isu penting, yakni power sharing dan logistik Pilpres," jelas Said.

Kalau Demokrat yang mendapatkan posisi Cawapres, kata dia, maka bagaimana nanti pola pengadaan logistiknya.

Siapa akan menanggung pembiayaan apa Kompensasi politik apa yang kemudian dianggap pantas diberikan kepada PKS, PAN, dan parpol koalisi yang lain jika koalisi itu kelak menang di Pilpres, kata Said.

Begitu pula jika Demokrat setuju berkoalisi dengan Gerindra tanpa posisi Cawapres. Berapa banyak kursi menteri yang dianggap sepadan untuk diberikan kepada Demokrat jika mereka menang. Bagaimana juga dengan sistem pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing Parpol terkait pengadaan logistik Pilpres.

"Kira-kira pembicaraan seputar hal itu yang saya duga akan dibicarakan oleh Prabowo bersama SBY nanti malam," tambahnya.

Soal power sharing dan penyediaan logistik Pemilu ini publik harus paham bahwa yang demikian itu merupakan hal yang lumrah dibicarakan oleh partai politik manapun yang akan membangun suatu koalisi. Di kubu petahana pun kedua isu itu menjadi agenda pembahasan.

Masalahnya, kata Sad, isu mengenai power sharing selama ini selalu ditutup rapat-rapat oleh partai politik. Mereka menganggap isu itu tabu untuk dikemukakan secara terbuka kepada publik, sebab mereka khawatir akan dituding melakukan politik transaksional atau politik "dagang sapi". Disini salahnya parpol.

"Menurut saya isu power sharing justru harus dipandang sebagai hal yang biasa saja dalam politik sebagai derivasi dari fungsi rekrutmen partai politik. Itu praktik yang sah dalam suatu negara demokrasi," ucapnya.

Jangan rakyat dibodohi. Ke publik bilang tidak ada bagi-bagi kursi karena koalisi dibangun tanpa syarat, tetapi diam-diam di internal koalisi justru sibuk kasak-kusuk atau bahkan "baku-hantam" untuk berebut kursi dan posisi, tegasnya.

Sumber: Antara