Pertemuan Prabowo-Megawati: Rekonsiliasi, koalisi, atau basa-basi? 

Wacana mempertemukan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri terus digaungkan para elite politik. Teranyar, politikus Gerindra sekaligus juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan keduanya bakal segera bertemu. 

"Insyaaallah, beliau berdua akan bertemu. Tinggal masalah waktu saja," ujar Dahnil seperti dikutip dari Antara, Selasa (10/4) lalu. 

Di Pilpres 2024, Megawati dan Prabowo berada di kubu yang berbeda. PDI-P saat ini tengah mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Pada Pilpres 2004, Mega menggandeng Prabowo sebagai pendampingnya. 

Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah membenarkan adanya rencana mempertemukan Megawati-Prabowo. Namun, menurut dia, pertemuan kedua elite politik itu bakal terjadi setelah MK mengeluarkan putusan terkait gugatan PHPU Pilpres 2024. 

Basarah menilai pertemuan belum tentu menghasilkan kesepakatan politik. Artinya, meskipun ditawari bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran, PDI-P bisa saja menolak tawaran tersebut dan memutuskan kembali menjadi oposisi pemerintahan seperti pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 

"Demokrasi gotong royong itu tidak harus diterjemahkan bahwa bergotong royong semua di dalam pemerintahan. Bisa saja kita sama-sama bergotong royong membangun negara Republik Indonesia ini baik berada di luar maupun di dalam pemerintahan," kata Basarah.

Direktur Eksekutif Paramater Politik Indonesia Adi Prayitno berpendapat pertemuan Megawati dan Prabowo sangat dinanti publik. Ia meyakini tak ada ganjalan yang menghalangi kedua elite itu bertemu. Menurut dia, Megawati hanya bermasalah dengan Jokowi. 

"PDI-P itu sebenarnya enggak ada persoalan apa pun dengan Prabowo. Ketika pertemuan Mega dengan Prabowo terjadi, itu bukan islah politik dengan Jokowi," kata Adi.

Adi sepakat pertemuan antara Megawati dan Prabowo bisa saja tak menghasilkan kesepakatan politik apa pun. Namun demikian, persamuhan kedua elite itu bisa mengendurkan tensi politik pasca-Pilpres 2024. 

PDI-P diisukan termasuk jadi salah satu parpol yang dibidik Prabowo untuk bergabung mendukung pemerintahannya  ke depan. Februari lalu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Dwiyanto Soeparno mengatakan pintu bagi PDI-Perjuangan untuk bergabung di pemerintahan Prabowo-Gibran terbuka lebar. 

Menurut dia, Prabowo berencana membangun koalisi besar sebagaimana yang dibentuk Presiden Jokowi. "Membentuk koalisi besar merupkan formula untuk membangun pemerintahan yang stabil," kata Eddy dalam wawancara dengan Bloomberg Television. 

Kepada Alinea.id, guru besar ilmu politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Muradi mengatakan Jokowi berpeluang "ditinggalkan" jika Prabowo sukses mengajak PDI-P  bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran. Megawati, kata dia, tak akan mau satu perahu dengan Jokowi. 

Bagi Prabowo, kehadiran PDI-P sebagai mitra parpol di koalisi penting. Tak seperti parpol-parpol lainnya, PDI-P punya pengalaman panjang sebagai oposisi yang potensial menyulitkan proses pembuatan kebijakan pemerintah di parlemen. 

"Bu Mega setidaknya punya 110 anggota DPR yang akan mengharu-birukan parlemen. Kalau itu tidak dikelola dengan baik, itu akan menghambat proses politik yang dibuat oleh Prabowo," kata Muradi.