logo alinea.id logo alinea.id

PKB ingin kursi menteri PKB dan NU dipisah

Pengamat menilai pemisahan kursi menteri NU dan PKB karena tidak ingin mengurangi jatah kursi PKB.

Armidis
Armidis Sabtu, 06 Jul 2019 18:00 WIB
PKB ingin kursi menteri PKB dan NU dipisah

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan berharap jatah kursi menteri antara PKB dengan Nahdlatul Ulama (NU) dipisah.

Menurut Daniel, pemisahan itu bisa memperkuat umat. Meskipun memiliki basis massa yang sama, kepentingan dua lembaga berbeda-beda, sehingga perlu diusulkan secara terpisah. Artinya, NU tetap diakomodir atas nama nonpartai tanpa mengurangi jatah kursi PKB.

"Ya mudah-mudahan seperti itu (NU dan PKB dipisah) dengan harapan umat bisa semakin kuat," kata Daniel Johan dalam diskusi MNCTrijaya, Jakarta Pusat, Sabtu (6/7).

Terkait wacana soal pemisahan jatah menteri itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI itu beralasan tidak semua kepentingan NU bisa diakomodir melalui partai PKB. NU punya kepentingan keumatan sendiri sebagai ormas.

"Kita harus memahami apa yang menjadi aspirasi lembaga Nadhlatul Ulama artinya ini bukan hanya keputusan PKB jadi aspirasi dari masyarakat bahwa mereka punya kepentingan untuk memajukan umat secara langsung," kata Daniel Johan.

Meski memiliki basis pemilih yang sama, PKB menganggap NU sebagai ormas yang dianggap refresentasi nonpartai. Dengan begitu, jatah menteri diusulkan secara terpisah tanpa dikaitkan dengan PKB.

Namun demikian, Daniel tetap menyerahkan keputusan mengenai itu kepada Presiden Joko Widodo. Sebagai partai pendukung pencalonan Jokowi, PKB hanya mengusul dan memberi pertimbangan kepada Jokowi.

"Pada akhirnya kita serahkan kepada pak jokowi.  Kami hanya menyediakan kader terbaik, tapi nanti itu akan melalui hasil pertimbangan mendalam, kita serahkan pada pak presiden," kata dia.

Sponsored

Direktur Eksekutif Pusat Studi Demokrasi dan Partai Politik (PSDPP) Dedi Kurnia Syah Putra menilai pemisahan itu cara PKB yang menginginkan lebih banyak jatah menteri dari PKB.

Dengan skema begitu, bagian kursi menteri untuk PKB akan lebih banyak sebab kader yang diusulkan tetap dari PKB. Siasat politik PKB, imbuh Dedi, sangat tidak elok. Sebab, pertimbangan jatah kursi menteri mesti dilihat dalam perspektif bagaimana menghadirkan tokoh yang kompeten bukan atas latar belakang partai politik.

"Tidak juga, ini hanya soal hitungan politis elit PKB, agar porsi mereka lebih besar dari parpol lain, karena mereka punya alasan bahwa banyaknya kursi yang ia ingin dapat, sebenarnya dari dua unsur, PKB dan NU. Meskipun, tokoh yang diajukan keseluruhannya adalah kader PKB," kata Dedi.