KTP-el masih perlu difotokopi, PKS: Mubazir

Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera menilai mubazir bila lembaga pemerintahan masih meminta fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektoronik (KTP-el). Karena itu, Kemendagri diminta untuk memasang target agar urusan fotokopi KTP-el bisa selesai.

"Ini mubazir jika masih perlu fotokopi KTP. Mestinya semua sudah berbasis data elektronik. Antarkementerian dan instansi termasuk perbankan cukup men-swipe KTP-el dan semua data mestinya sudah bisa digunakan," kata Mardani, kepada wartawan, Senin (8/3).

Ketua DPP PKS Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Hidup ini memberi tenggat waktu pada Kemendagri agar dapat segera menuntaskan persoalan tersebut dalam satu atau du bulan ke depan. Dengan demikian, kata Mardani, beban rakyat atas penggunaan KTP-el menjadi ringan.

"Saya dorong Kemendagri, Dirjen Dukcapil untuk menetapkan target kapan urusan fotokopi KTP-el bisa tuntas. Jika bisa dalam hitungan satu dua bulan ini. Kemendagri mesti menugaskan Dirjen Dukcapil melakukan aksi meringankan beban rakyat dengan moto ‘tidak Perlu Focopy KTP’, karena kita sudah punya KTP-el," kata Mardani.

Lebih lanjut, Mardani menyoroti unit layanan di Kemendagri yang sudah menerapkan layanan secara elektronik dengan KTP-el. Menurutnya, layanan itu tidak berguna lantaran yang sejumlah daerah masih membutuhkan fasilitas teknologi.

"Artinya yang perlu tanpa fotokopi justru orang daerah yang jauh dari fasilitas. Wajib segera (seluruhnya elektronik)," ujarnya.

Sebelumnya, KTP-el ramai diperbincangkan di media sosial. Akun Twitter bernama @catuaries. Dia pertanyakan fungsi KTP-el, karena selalu diminta fotokopinya. Bahkan, @catuaries mengaku, tidak pernah diminta tap layaknya e-money sejak 2012.

Menanggapi hal itu, Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Zudan Arif Fakrullah menilai, instansi terkait belum menggunakan card reader. Sebab, menurut dia, sudah ada beberapa lembaga yang tidak memakai fotokopo KTP-el lagi.

"Kalau ada lembaga yang meminta fotokopi, Saya menduga belum kerja sama dengan dukcapil. Jadi, dia masih kerja manual. Coba lihat contoh urusan di BPJS Kesehatan, itu kan sudah tidak minta lagi. Sebab, sudah dibaca dengan card reader," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (5/3).

Bahkan, kata dia, verifikasi tamu yang datang ke kantor Dukcapil Pasar Minggu, Jakarta Selatan hanya perlu tap layaknya e-money. "Kalau datang ke kantor Kemendagri, Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat (juga) sudah di-tap seperti itu," tutur Zudan.