PPP beri solusi redam wacana penundaan Pemilu 2024

Anggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sebesar Rp86 triliun yang diajukan penyelenggara disarankan dikurangi. Tujuannya, meredam wacana penundaan pemilu karena nilai tersebut dianggap menjadikan anggaran "pesta demokrasi" tidak efisien.

Karenanya, Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ahmad Baidowi, meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) meninjau kembali dan merasionalisasikan anggaran yang dibutuhkan untuk Pemilu 2024.

"Persoalan yang jadi sasaran kenapa pemilu ditunda? Karena efisiensi di bidang ekonomi, karena anggaran. Rp86 T yang diajukan KPU, ya, tentu mahal," ujar Awiek, sapaannya, dalam sebuah diskusi pada Minggu (20/3) malam.

"Tapi, kan, itu usulan. Nanti, kan, bisa dievaluasi. Kami meminta KPU [agar anggaran] ditekan lagi, dirasionalkan lagi supaya bisa kita terima, dianggap rasional," imbuh dia.

Lebih jauh, Awiek berpandangan, penanganan pandemi Covid-19 menjadi dalih menunda pemilu adalah alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

"Kalau membebani, penanganan Covid, kan, sudah sukses. Misal, hari ini, kita saksikan MotoGP. Itu, kan, lancar-lancar saja. Kekhawatiran [akan] keborosan itu, kan, bisa dimentahkan," bebernya.

Apalagi, terangnya, DPR, pemerintah, serta KPU dan Bawaslu hingga kini masih menyetujui pemilu dihelat pada 14 Februari 2024 mendatang. "Kesepakatan itu tidak mundur."

Menurut anggota Komisi II DPR ini, Pemilu 2024 bisa diundur jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan dekrit. Namun, Awiek ragu langkah itu akan diambil.

"[Pemilu 2024 ditunda kalau] Presiden mengeluarkan dekrit. Tapi, apa mau Presiden mengeluarkan dekrit saat kondisi seperti ini?" tanyanya.