Puan sebut BLT minyak goreng hanya solusi jangka pendek

Ketua DPR, Puan Maharani, menyambut baik langkah pemerintah yang segera menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) untuk menyikapi tingginya harga minyak goreng. Namun demikian, Puan mengingatkan pemerintah bahwa BLT minyak goreng hanyalah solusi jangka pendek.

"Kami mengapresiasi langkah pemerintah untuk menyalurkan BLT minyak goreng, terutama di bulan Ramadan dan menjelang Lebaran, di mana kebutuhan masyarakat terhadap berbagai komoditas, termasuk minyak goreng cukup tinggi. Sebagai solusi jangka pendek ini patut diapresiasi," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (5/4).

Untuk solusi jangka panjang, Puan menyarankan agar pemerintah membenahi seluruh tata niaga minyak goreng dari hulu sampai hilir. Oleh karena itu, dia berharap agar pemerintah harus membenahi struktur pasar dan struktur industri minyak goreng.

"Termasuk penguasaan dari hulu ke hilir dalam produksi minyak goreng," ujarnya.

Politikus PDI Perjuangan ini mengatakan, BLT minyak goreng harus dilakukan dengan cepat, namun tepat sasaran. Menurutunya, penyaluran BLT minyak goreng yang tidak tepat sasaran akibat penyimpangan atau kelalaian petugas di lapangan sekalipun, akan berpotensi menimbulkan gejolak di masyarakat.

"Tutup segala potensi kelalaian dan peyimpangan di lapangan. Apalagi di tengah bulan Ramadhan, di mana mayoritas masyarakat Indonesia sedang ingin beribadah dengan tenang," ucap Puan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung, mendesak Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk bergerak cepat menuntaskan dan mengungkap kartel minyak goreng (Migor) di Indonesia.

"Kita mendorong KPPU lebih tegas dan cepat menjalankan fungsi-fungsinya terutama soal adanya kartel ini," ujar Martin dalam keterangannya, Selasa (5/4). 

KPPU telah mengungkapkan, adanya temuan alat bukti tambahan terkait dugaan kartel minyak goreng yang diduga menyeret delapan pelaku usaha besar. Direktur Investigasi KPPU Gopprera Panggabean dalam keterangan pada Rabu (30/3) menegaskan jika kegiatan penyelidikan akan memperkuat alat bukti yang ada. 

Atas temuan bukti tambahan itu, Martin mendesak agar KPPU bergerak lebih cepat untuk melengkapi bukti-bukti yang sudah didapatkan. Jika bukti lengkap, maka, bisa masuk dalam persidangan dan penuntutan. 

"Kan mereka sudah mengumumkan di media bahwa ada dugaan kartel minyak goreng. Nah itu yang kita minta diseriusin, sekaligus juga untuk melengkapi dugaan mafia yang diungkapkan oleh pemerintah (Kemendag)," ujar dia.

Politikus Partai NasDem itu berharap dengan adanya pengusutan dugaan kartel minyak goreng ini membuat dunia usaha khususnya dalam produksi minyak goreng lebih baik lagi.

"Kita harapkan persaingan usaha itu semakin baik di komoditas minyak goreng, supaya kedepan itu tata kelola dan distribusi minyak goreng ini lebih bagus lagi," ucapnya.