Rapat Paripurna DPR diwarnai interupsi potong gaji

Anggota Komisi I DPR, Nurul Arifin meminta seluruh anggota dewan untuk sama-sama berempati terhadap pandemi Coronavirus atau Covid-19.

Nurul berharap, ada semangat solidaritas yang sama dari seluruh anggota DPR untuk ikut memberikan sumbangsih guna meringankan beban masyarakat.

Usulan tersebut secara pribadi dikemukakan Nurul saat Rapat Paripurna (Rapur) Pembukaan Masa Sidang III DPR berlangsung.

Politikus Golkar ini sempat melayangkan interupsi untuk mengusulkan agar ada kebijakan dari pimpinan DPR memotong sebagian gaji anggota untuk membantu penanganan Covid-19.

"Secara pribadi saya ingin, saya ingin mengetuk kepada rekan-rekan semua bagaimana seandainya kita bersama-sama dalam situasi sulit ini untuk memberikan gaji kita. Paling tidak setengahnya untuk membantu saudara kita yang sedang mengalami kesulitan di masa-masa yang prihatin ini," ucap Nurul dalam Rapat Paripurna DPR secara daring, Senin (30/3).

Usulan serupa datang dari Wakil Ketua Komisi II, Saan Mustopa. Politikus Partai NasDem ini juga meminta agar pimpinan DPR segera menginisiasi kebijakan pemotongan gaji tersebut.

Menurut Saan, sebagai wakil rakyat, seluruh anggota DPR sudah sepatutnya bersedia membantu masyarakat. Hal ini, kata dia, merupakan bentuk implementasi solidaritas dan gotong royong sebagaimana yang telah disampaikan pimpinan DPR saat membuka sidang tersebut.

"Terkait dengan solidaritas tadi yang Ibu Ketua sampaikan dalam sambutan pembukaan masa sidang semangat gotong royong kepedulian kita terhadap wabah yang sedang kita hadapi. Kami usul nanti pimpinan inisiasi pemotongan gaji bagi anggota DPR per bulan April ini. Ini penting sebagai bentuk kepedulian kita di DPR," ujar dia.

Usulan tersebut kemudian direspons oleh Ketua DPR, Puan Maharani. Nantinya, kata Puan, usulan tersebut akan ditindaklanjuti oleh fraksi masing-masing di DPR.

Sebelumnya, Puan mengajak seluruh anggota DPR untuk memiliki sikap kesatuan dalam menghadapi Covid-19. Dalam sambutan pembukaannya, ia meminta seluruh anggota dewan sama-sama bergotong royong untuk andil dalam menyelamatkan negara dari serangan pandemi ini.

Sebagai contoh, kata Puan, anggota DPR bisa memperkuat dan mendukung pemerintah daerah (Pemda) di dapilnya masing-masing dalam menjalankan kebijakan penangan Covid-19.

Semua dilakukan agar langkah yang diambil dapat terintegrasi dan terpadu dengan kebijakan nasional.

"Yang terhormat anggota DPR, melalui jaringan di dapilnya masing-masing, ikut memberikan edukasi kepada masyarakat tentang virus corona," ujar politikus PDIP itu.

Usulan potong gaji anggota DPR ini bukan baru kali ini saja, sebelumnya PKS menginstruksikan pemotongan gaji bulan Maret 2020 untuk seluruh anggotanya di DPR baik pusat maupun daerah. Dana yang terkumpul akan dialokasikan untuk membeli alat pelindung diri atau APD bagi tenaga medis yang menangani Covid-19 di tanah air. 

"Fraksi PKS bersepakat untuk memotong gaji anggota DPR FPKS bulan Maret dan dibelanjakan untuk pembelian APD, yang akan disalurkan kepada tenaga medis rumah sakit," kata Ketua Fraksi PKS DPR, Jazuli Juwaini dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (24/3).

Menurutnya, APD menjadi kebutuhan penting bagi para tenaga medis yang mengangani Covid-19. Mereka berupaya menangani pasien dengan risiko tinggi terpapar coronavirus.

Karena itu, Jazuli pun meminta pemerintah agar memenuhi kebutuhan APD untuk melindungi tenaga medis yang terlibat. Sebab, kata dia, masih banyak tenaga medis yang belum mendapatkan kebutuhan tersebut. 

"Atas dasar itu Fraksi PKS meminta kepada seluruh anggota legislatif PKS dari pusat hingga daerah untuk membantu melalui pemotongan gaji bulan Maret," pungkasnya.