Rizieq Shihab dinilai lakukan politisasi agar dianggap korban

Upaya itu dilakukan dengan pernyataan pengikut Rizieq yang menyebut ada rekayasa dalam pemasangan bendera di kediaman Rizieq.

Rizieq Shihab dinilai lakukan politisasi agar dianggap korban Massa dari Front Pembela Islam (FPI) melakukan aksi mengawal sidang putusan gugatan praperadilan atas SP3 kasus Rizieq Shihab di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Selasa (23/10)./Antara Foto

Ketua SETARA Institute, Hendardi, mengatakan tudingan yang menyatakan adanya rekayasa dalam penangkapan Habib Rizieq Shihab di Arab Saudi, sebagai hal yang tak mendasar. Menurutnya, pernyataan tersebut merupakan sebuah upaya agar Rizieq dianggap sebagai korban dalam peristiwa tersebut.

"Kecurigaan serta tudingan pengikut RS (Rizieq Shihab) sebagai perbuatan dari unsur aparat Negara RI seperti BIN, disamping tidak logis, juga hanya fantasi, ilusi, dan dugaan kuat merupakan bentuk politisasi, sebagai seolah-olah korban," kata Hendardi melalui siaran persnya, Jumat (9/11). 

Hendardi menilai, tudingan tersebut merupakan upaya untuk melanggengkan pengaruh pada para pengikutnya. Hal ini, kata dia, berujung pada kepentingan politik praktis dalam Pilpres 2019.

"Tuduhan RS atas rekayasa kasus pengibaran bendera di Arab Saudi oleh pemerintah Indonesia, tidaklah berdasar dan hanya menunjukkan upaya dirinya menjadi tokoh yang ingin diperhitungkan dalam konstalasi politik Indonesia," katanya.

Menurutnya, pemerintah tidak perlu berlebihan dalam menanggapi pemasangan bendera bertuliskan kalimat tauhid di kediaman Rizieq di Arab Saudi.

Apalagi,  kata dia, Arab Saudi sebagai negara yang berdaulat dan memiliki otoritas, tidak mungkin mau urusan dalam negerinya dicampuri negara lain. 

Selain itu, Hendardi pun mengingatkan status Rizieq saat ini merupakan buronan dari beberapa kasus yang melilitnya di Indonesia. 

"Termasuk chatting porno yang diduga melibatkan dirinya. RS memilih menghindar menghadapi hukum di tanah air, namun tetap mencoba bermain politik di negara orang, yang konsekuensinya mesti berhadapan dengan hukum di negara tersebut," sebutnya. 

Hendardi pun mengapresiasi tindakan pemerintah yang memberikan perlindungan terhadap Rizieq. Menurut Hendardi, bantuan hukum dari pemerintah sudah lebih dari cukup, mengingat Rizieq telah menghindar dari proses hukum yang ada di dalam negeri.

Sekretaris Jenderal Partai Indonesia (PDI) Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, sudah menjadi tugas pemerintah untuk melindungi setiap warganya.

“Apapun perbedaan sikap politik antara Habib Rizieq dengan pemerintahan Jokowi-JK, namun bantuan hukum yang diberikan kepada Habib Rizieq merupakan tindakan tepat," katanya. 

Hasto menjelaskan, perlindungan terhadap warga negara, harus dijalankan dengan menyisihkan perbedaan paham dan sikap politik. Karena, kata dia, pemerintah wajib hadir saat warga negara Indonesia menghadapi persoalan hukum dimanapun mereka berada.

"Karena itulah terhadap kasus Habib Rizieq, apa yang dilakukan oleh pemerintah sudah sejalan dengan konstitusi," sebutnya.


Berita Terkait