SBY berharap negara dan aparaturnya netral selama pilkada
SBY mengatakan selama 10 tahun berkuasa, mengenal pemerintah dan TNI. Itulah sebabnya negara dan aparaturnya perlu bersikap netral

Ketua Umum DPP Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono mengharapkan agar negara, pemerintah, BIN, TNI, dan Polri tetap netral selama Pilkada serentak 2018.
"Harapan saya pribadi, juga harapan rakyat saya yakini, negara, pemerintah, BIN, Polri dan TNI netral," kata SBY seperti dilansir Antara di Bogor, Sabtu (23/6).
Presiden keenam RI ini menghadiri kampanye akbar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat nomor urut empat Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi di Kota Bogor.
Terkait netralitas tersebut, SBY mengatakan selama 10 tahun berkuasa, dirinya mengenal pemerintah dan TNI. Itulah sebabnya negara, pemerintah termasuk BIN, TNI dan Polri perlu bersikap netral. "Tetapi saya tidak pernah menggunakan kekuatan yang harusnya netral, untuk memenangkan partai yang saya pimpin. Tidak apa-apa kalah, sebagai mana Demokrat pada 2014 lalu," katanya.
Sedikitnya ada tiga harapan yang disampaikan SBY.
Harapan pertamanya, agar pelaksanaan Pilkada Jabar dan Pilkada serentak seluruh Indonesia berlangsung secara damai dan demokratis. "Demokratis artinya jujur dan adil," katanya.
Harapan berikutnya, rakyat Indonesia memilih siapa yang diyakini mampu memimpin, sebagai pemimpin yang baik. Oleh karena itu, masyarakat diajak menggunakan hati nuraninya dalam menentukan pemimpin. Jangan mau dipaksa atau dibawah tekanan untuk memilih yang tidak disukai, dan juga jangan silau dengan iming-iming.
"Sebab kalau memilih karena iming-iming, menyesalnya lima tahun. Ternyata bukan itu yang terbaik memimpin Jabar, atau provinsi lainnya seluruh Indonesia," katanya.
SBY juga mengajak jajaran parpol taat pada atuhan kampanye dengan tidak curang, berjuang dan berikhtiar dengan baik.
"Itulah nasihat saya sebelum pemilihan, dan meminta pihak lain untuk taat peraturan undang-undang dan aturan," kata SBY.

Derita jelata, tercekik harga pangan yang naik
Senin, 21 Feb 2022 17:25 WIB
Menutup lubang “tikus-tikus” korupsi infrastruktur kepala daerah
Minggu, 13 Feb 2022 15:06 WIB
Segudang persoalan di balik "ugal-ugalan" RUU IKN
Minggu, 23 Jan 2022 17:07 WIB
Buntut panjang peretasan bank syariah terbesar
Minggu, 28 Mei 2023 06:30 WIB
Seberapa sakti nomor urut caleg di Pemilu 2024?
Jumat, 26 Mei 2023 15:05 WIB