Soal duet Prabowo-Ganjar, ini respons PKB

Wakil Sekretaris Jenderal PKB, Saiful Huda, mengatakan rencana Partai Gerindra yang ingin menduetkan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, belum dikomunikasikan dengan pihaknya. Huda memastikan bahwa ihwal calon presiden dan wakil presiden (capres dan cawapres) merupakan kewenangan Prabowo dan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

"Belum dikomunikasiin sama PKB," kata Saiful Huda , Selasa (13/3). 

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan bisa berduet dengan Ketua Prabowo di Pilpres 2024 asal dengan dilakukan dua syarat utama. 

Pertama, Ganjar harus bersedia menjadi calon wakil presiden dan Prabowo menjadi calon presidennya. Kedua, duet Prabowo-Ganjar mendapatkan restu Cak Imin, sebab Gerindra dan PKB telah sepakat membangun koalisi.

Oleh sebab itu, lanjut Huda, keputusan Ganjar bisa dicalonkan sebagai cawapres harus mendapatkan restu Cak Imin.

"Kan ada dua syarat yang diminta Pak Hashim terkait dengan skenario opsi ini. Pertama, Pak Prabowo harga mati harus capres. Kedua, soal Pak Ganjar jadi cawapres, itu mutlak menjadi kewenangan Gus Imin," tuturnya. 

Huda menegaskan, pihaknya menghormati keinginan adik kandung Prabowo Subianto itu. Hanya saja, perihal capres-cawapres Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) harus dikembalikan pada keputusan koalisi yakni diserahkan kepada Prabowo dan Cak Imin. 

"Jadi, opsi skenario Pak Hashim kita hormati, kita hargai, dan belum keluar dari skenario sejak dari awal. Karena Pak Hashim menegaskan Pak Prabowo sebagai capres syaratnya. Terkait dengan posisi usulan Ganjar, tetap harus mutlak persetujuan dari Cak Imin," ucapnya.