Timses Jokowi-Ma'ruf sesalkan sikap Prabowo pada media

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin, menyatakan keprihatinannya atas sikap calon presiden Prabowo Subianto kepada sejumlah awak media. Apalagi calon presiden nomor urut 02 itu sampai mengatakan bahwa pers Indonesia melakukan banyak kebohongan.

"Saya terus terang prihatin, statement itu sepantasnya tidak diucapkan, apalagi dengan nada emosi, terlebih sampai terjadi dorong-mendorong," kata Wakil Ketua TKN Abdul Kadir Karding di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (5/12).

Dia pun mengingatkan bahwa pers memiliki peran penting dalam membuat Partai Gerindra menjadi besar seperti saat ini.
  
"Oleh karena itu tidak sepatutnya pers diperlakukan seperti itu. Menurut saya Pers ini adalah salah satu pilar tersendiri dalam membangun demokrasi," ujarnya.

Menurutnya, sikap tersebut menunjukkan Prabowo tidak mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi, walaupun mungkin dia memiliki pemahaman mendalam tentang teori demokrasi.

"Menurut saya pemimpin Indonesia ke depan kalau demokrasi ini mau dipelihara, tidak boleh orang-orang seperti Pak Prabowo," ujarnya.

Karding berpendapat, kondisi Prabowo saat menyampaikan pernyataan tersebut sedang dalam keadaan emosi, atas pemberitaan media yang dianggapnya tidak objektif. Terutama pemberitaan Reuni 212.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu pun merasa heran dengan sikap Prabowo yang justru emosional. Bagi dia, yang berhak marah karena persoalan pemberitaan Reuni 212 adalah panitia penyelenggara.

"Harusnya panitianya atau pesertanya (yang marah) kalau betul terjadi kebohongan atau (pemberitaan) yang tidak objektif," katanya.

Hal ini, kata dia, menimbulkan kecurigaan bahwa Prabowo yang menggerakkan aksi tersebut. Padahal saat itu posisi Prabowo hanyalah tamu undangan.

Sementara itu, pengamat politik Boni Hargens menganggap Prabowo tidak memahami makna kebebasan pers.

"Kebebasan itu bukan berarti mendikte pers. Pers punya fatsun, punya prinsip, punya core of conduct yang tidak bisa ditabrak atau dipengaruhi. Oleh kelompok di luar institusi di luar institusi pers," katanya.

Sehingga apapun keputusan editorial dan manajemen seputar pemberitaan, merupakan hak media tersebut. Hal tersebut, kata dia, merupakan independensi pers.

"Maka kami tidak boleh caci maki pers kalau ternyata (mereka) tidak meliput kegiatan yang dirancang. Misalnya, tidak ada kewajiban televisi harus meliput seluruh acara Reuni 212. Tidak ada kewajiban semua koran harus meliput dan menaruh fotonya di halaman satu," katanya menegaskan.

Sikap seperti itu, tambah dia, merupakan bentuk kekerdilan berpikir. Boni pun mengatakan, sikap Prabowo menunjukkan sikap otoriter yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan Pancasila.

"Dia (Prabowo) tidak mau menghargai pers. Justru di situ benih-benih otoritarian kelihatan. Jangan-jangan kalau nanti menjadi presiden kebebasan dibungkam," katanya.