sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Usai pandemi, pemerintah didorong fokus program ruralisasi

Karena tidak terdampak signifikan saat Covid-19 melanda.

Fatah Hidayat Sidiq
Fatah Hidayat Sidiq Jumat, 22 Mei 2020 17:37 WIB
Usai pandemi, pemerintah didorong fokus program ruralisasi
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 28818
Dirawat 18129
Meninggal 1721
Sembuh 8892

Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR, Marwan Jafar, menyarankan pemerintah fokus menjalankan program ruralisasi usai pandemi coronavirus baru (Covid-19) berakhir. Program mencakup dan menyinergikan beberapa sektor ekonomi produktif atau riil secara komprehensif, bertahap, dan bersungguh-sungguh.

"Dapat dimulai dengan menjangkau daerah-daerah potensial, pedesaan dan pesisir, dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan antara kawasan timur dan barat Indonesia, antara Jawa-luar Jawa, dan sebagainya," katanya melalui keterangan tertulis, Jumat (22/5).

"Sektornya, terutama meliputi perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan dengan sentuhan modernisasi dari hulu hingga hilir, hingga memakai pendekatan teknologi modern, seperti bioteknologi atau transgenik secara bertahap," sambungnya.

Bekas Menteri Pedesaan, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ini sesumbar, keempat sektor tersebut relatif tak terdampak serius saat pandemi. Dicontohkannya dengan sejumlah negara yang industri pangannya produktif karena pengolahan dan manufaktur modern.

Produktivitas industri mereka, diklaim Marwan, mencukupi untuk konsumsi domestik dan ekspor secara terus-menerus. "Sudah waktunya menggeser fokus pembangunan ke program ruralisasi," ucapnya.

Dalam pelaksanaannya kelak, menurut Marwan, dapat melibatkan instansi terkait. Kemendes PDT, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), hingga Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) serta badan usaha milik negara (BUMN) terkait, misalnya.

"Selain itu, banyak SDM (sumber daya manusia) putra-putra bangsa terbaik di kesemua kementerian serta ratusan atau mungkin ribuan yang pernah disekolahkan ke luar negeri dioptimalkan, agar berkarya lebih konkret, maksimal, dan berinovasi," papar Anggota Komisi VI DPR ini.

Dirinya sesumbar, beberapa investor akan tertarik menanamkan modal pada sektor tersebut apabila program ruralisasi dicanangkan. Marwan pun optimistis, anggota DPR dipastikan akan mendorong dan menyetujui kebijakan itu, baik penganggaran maupun pengawasannya.

Sponsored

"Satu masalah penting dan mendasar yang sangat sering ditanyakan rakyat, kalangan media, akademisi, hingga LSM dan tokoh agama kepada saya, adalah masalah importasi sejumlah komoditas. Mulai dari beras, gula, jagung, kedelai, sampai daging, dan sebagainya. Kenapa, sih, kita lebih suka mengimpor? Bukankah jutaan rakyat sebagai petani, pekebun, peternak, dan nelayan juga sudah dan terus bekerja keras di bidang masing-masing?" tuturnya.

"Karena itu, saya percaya dan optimis, arah baru kebijakan ke program ruralisasi ini merupakan solusi nyata serta jalan keluar dari jebakan seperti impor-mengimpor beberapa komoditas serta persoalan penting lain yang menjerat sektor pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan," tutup Marwan.

Berita Lainnya