Usulan DPW PPP Jakarta usung Anies dinilai hal wajar

Usulan DPW PPP DKI Jakarta untuk mengsung Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024 dinilai sebagai hal biasa dan lumrah dalam organisasi partai level cabang dan wilayah. Pasalnya, daerah lain di luar Jakarta juga mengusulkan tokoh-tokoh di daerahnya atau tokoh lain yang mumpuni.

Baru-baru ini, hasil Mukercab DPC-DPC PPP DKI Jakarta merekomendasikan Gubernur Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024.

"Menurut kami itu keputusan yang biasa saja, wajar saja sebagai sebuah organisasi partai dewan pimpinan cabang merekomendasikan nama itu, hal yang biasa, hal yang lumrah, tidak ada yang istimewa," ujar Ketua DPP PPP Achamd Baidowi kepada wartawan, Rabu (28/0).

Pria yang akran disapa Awiek itu mengatakan, usulan Anies menjadi capres baru hasil musyawarah kerja cabang (mukercab) serentak DPC-DPC PPP DKI Jakarta. Hasil tersebut akan diproses lagi oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) tingkat provinsi melalui Rapimwil (Rapat Pimpinan Wilayah) atau Muskerwil (Musyawarah Kerja Wilayah).

Baru setelah itu akan diusulkan ke DPP PPP yang akan memprosesnya dalam forum Rapimnas atau Mukernas untuk diambil keputusan capres yang diusung PPP di Pilpres 2024. Rencananya, penentuan akhir capres yang diusung PPP digelar paling cepat Januari 2023.

"Paling cepat bulan-bulan Januari, Februari (2023), paling cepat sekitar pertengahan tahun, masih sangat banyak waktu kita untuk menginventarisir nama-nama yang dianggap layak menjadi calon presiden," katanya.

Selain Anies, nama Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno juga banyak diusulkan menjadi capres oleh daerah, seperti lima kabupaten/kota di Yogyakarta, di Aceh dan Riau. Sementara PPP Jawa Timur mengusulkan Gubernurnya Khofifah Indar Parawansa.

"(PPP) Jawa Barat mengusulkan Ridwan Kamil, Jawa Tengah mengusulkan ada, ada menyebutkan nama Pak Ganjar Pranowo, ya itu hal yang biasa saja. Ada juga di antara itu ada tokoh internal misalkan Plt Ketum Mardiono juga diusulkan," ucap Awiek.

Lebih lanjut, Awiek menegaskan, DPP tidak mengintervensi usulan dari masing-masing wilayah. Pihaknya menghormati independensi masing-masing wilayah untuk menyampaikan aspirasinya.

"Kita kan tidak mencampuri urusan itu, itu biarlah aspirasi saja yang berkembang di bawah," ucapnya.