DPR dorong pendidikan politik pemilih muda 2029

Ia mengingatkan agar generasi muda tidak hanya mendapatkan informasi politik dari media sosial yang belum tentu akurat.

Komisi II DPR RI menggelar rapat bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk membahas rencana kerja serta pagu indikatif anggaran tahun 2026. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, menyampaikan bahwa sebelum melangkah ke rencana kerja 2026, pihaknya akan terlebih dahulu mencermati laporan keuangan KPU dan Bawaslu tahun anggaran 2024.

“Rapat ini masih dalam tahap pendahuluan, membahas pagu indikatif serta evaluasi laporan keuangan tahun berjalan dari mitra kerja, yaitu KPU dan Bawaslu,” jelas Zulfikar dalam rapat dengar pendapat, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/7),

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI lainnya, Dede Yusuf Macan Effendi, menyoroti pentingnya fokus pada pendidikan politik untuk generasi muda sebagai bagian dari persiapan jangka panjang menuju Pemilu 2029. Menurutnya, meski kegiatan kepemiluan belum menonjol pada tahun 2026, namun perencanaan sejak dini tetap dibutuhkan.

“Kegiatan kepemiluan mungkin belum terlihat signifikan pada 2026, tapi tugas besar KPU dan Bawaslu mulai sekarang adalah memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula,” tegas Dede Yusuf dalam kesempatan serupa.

Ia mengingatkan agar generasi muda tidak hanya mendapatkan informasi politik dari media sosial yang belum tentu akurat. Menurutnya, peran aktif stakeholder digital sangat dibutuhkan untuk mendukung literasi politik yang sehat dan seimbang.

“Jangan sampai angka partisipasi generasi muda menurun karena kurangnya informasi. Pendidikan demokrasi itu penting, terutama untuk pemilih pemula,” ucapnya.

Dede Yusuf juga menambahkan bahwa perubahan sistemik di KPU dan Bawaslu mungkin terjadi pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga pendalaman kelembagaan dan perencanaan di Ibu Kota Nusantara (IKN) juga menjadi perhatian ke depan.

Dengan pendekatan yang hati-hati namun progresif, Komisi II DPR RI ingin memastikan bahwa tahapan perencanaan, evaluasi anggaran, hingga upaya peningkatan kualitas demokrasi dapat berjalan beriringan.

“Jangan biarkan generasi muda hanya bergantung pada informasi media sosial,” jelas Dede Yusuf.