DPR dorong akses KUR untuk industri kreatif, dukung pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi

Industri kreatif di Indonesia terus berkembang pesat dan menjadi salah satu pilar penting dalam perekonomian nasional. Namun, akses pendanaan kerap menjadi tantangan utama bagi para pelaku usaha kreatif. Menyadari hal ini, Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Evita Nursanty, mendorong agar sektor industri kreatif dapat menjadi bagian dari penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) guna memperkuat modal kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi.

“Kalau kita bicara bisnis, tentu selalu berkaitan dengan anggaran. Kemarin, kami sudah bertemu dengan Menteri UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) serta penyalur KUR, dan kami mengusulkan bagaimana agar industri kreatif juga berhak menerima penyaluran KUR yang ada,” ujar Evita dalam rapat kerja (raker) dengan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif, di Kompleks Parlemen, Rabu (19/3).

Evita menekankan pentingnya peran Menteri Ekonomi Kreatif dalam membangun komunikasi dengan Menteri UMKM serta perbankan, terutama bank-bank yang memiliki porsi terbesar dalam penyaluran KUR. Dengan skema pembiayaan yang lebih inklusif, pelaku industri kreatif dapat lebih mudah mengembangkan usaha mereka.

Terlebih, industri kreatif telah terbukti menjadi salah satu sektor yang mampu bertahan di tengah tantangan ekonomi, termasuk selama pandemi. Dari sektor musik, film, seni, hingga konten digital, industri ini terus memberikan kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional serta membuka banyak lapangan kerja baru.

Dengan dukungan pembiayaan yang lebih baik, para pelaku usaha kreatif dapat meningkatkan skala bisnis mereka, menghasilkan lebih banyak karya, serta bersaing di pasar global. Langkah ini juga sejalan dengan visi pemerintah dalam memperkuat ekonomi berbasis inovasi dan kreativitas.

Dorongan DPR agar industri kreatif mendapat akses KUR menunjukkan komitmen untuk mendukung ekosistem usaha yang lebih inklusif. Jika terealisasi, kebijakan ini diharapkan dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan industri kreatif, memperkuat daya saing Indonesia di kancah internasional, serta menciptakan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan berbasis nilai tambah.

“Mungkin Pak Menteri bisa membicarakan ini dengan Menteri UMKM dan bank-bank, terutama yang memiliki porsi besar dalam penyaluran KUR. Saat ini, 60% dari total penyaluran KUR dikelola oleh BRI (Bank Rakyat Indonesia),” tambahnya.

Dengan total anggaran KUR mencapai Rp300 triliun yang disalurkan kepada peserta UMKM, Evita berharap industri kreatif dapat turut serta memanfaatkan skema pembiayaan ini. Ia menilai sektor kreatif memiliki potensi besar untuk berkembang jika diberikan akses modal yang lebih luas.